Surat Terbuka Rizal Ramli: Korban Sudah Terlalu Banyak, Apakah Akan Kita Biarkan

SAUDARA-saudara, bangsa kita di persimpangan jalan. Apakah kita meneruskan cara-cara curang, cara-cara yang tidak adil dan cara-cara yang semakin otoriter?

Kita semua berjuang dengan susah payah,agar negara kita menjadi negara demokratis yang bertanggung jawab dan ngayomi rakyatnya. Saya pada waktu muda, umur 22 tahun diadili dan ditangkap, di penjarakan di Suka Miskin karena ingin Indonesia yang demokratis, Indonesia yang adil.

Tapi saya sedih sekali, hari ini kita kembali ke zaman otoriter, aparat di gunakan untuk menangkap orang sembarangan. Menggunakan undang-undang anti makar. Saya mohon maaf, makar itu kalau dalam bahasa inggris, itu kudeta. Kudeta itu hanya bisa di lakukan oleh organisasi bersenjata. Tidak bisa rakyat biasa tanpa senjata dengan damai melakukan kudeta.

Padahal, hak untuk berkumpul, untuk menyatakan pendapat, untuk mengekspresikan ketidakpuasan itu di jamin oleh UUD 1945. Artinya apa? Kita berkumpul menyatakan pendapat asal dengan damai, asal dengan tanpa kekerasan, itu di jamin oleh UUD 1945. Siapapun yang memberangus untuk menyatakan pendapat, untuk berkumpul, pada dasarnya melanggar UUD 1945.

Pasal 28 E UUD 1945
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Apakah akan kita biarkan? Korbannya sudah terlalu banyak. Saya tidak percaya tujuh ratusan itu meninggal hanya karena kelelahan. Karena kalau orang hanya kelelahan itu biasanya jatuh tertidur, kecuali dia penyakit gawat sebelumnya. Nah kami minta di buat tim pencari Fakta (TPF), kenapa sampai terjadi ini, yang independen.

Yang kedua, tahun 2014 sebetulnya sudah ada kecurangan, cuma 1-2 %,iya. Pak Prabowo waktu itu legowo, nerimo. Udahlah daripada rame-rame,iya kan? Dukung aja presiden yang terpilih. Tapi hari ini kecurangannya luar biasa besarnya. Ada 17,5 juta pemilih yg abal-abal,iya. Ada 13,5% dari total TPS yang inputing yang salah.

Nah menurut saya, standar apapun di seluruh dunia, ini sudah keterlaluan. Kita tidak ingin pemerintah yang curang ini, dan juga ternyata tidak berpihak kepada rakyat. Ini bukan soal menang kalah lagi, ini bukan soal Prabowo-Jokowi lagi. Yang kita lawan ini adalah kecurangan, yang kita lawan ini adalah ketidakadilan.

Saudar-saudara, dengan izin Allah yg mahakuasa, insha Allah kebenaran akan di tegakkan. Pada akhirnnya akan ada perubahan untuk dan bagi rakyat kita semua.

Terimakasih, salam.