Kampung Siaga Bencana (KSB)/Net
Peningkatan kapasitas keanggotaan Kampung Siaga Bencana (KSB) serta latihan rutin dan terstruktur menjadi prioritas kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti untuk mempersiapkan masyarakat yang siap menghadapi bencana.
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Harry Hikmat setelah mendengar pemaparan hasil penelitian tentang KSB oleh World Food Program (WFP).
"Ini betul-betul menjadi input dalam pengembangan penanganan bencana berbasis komunitas. KSB merupakan salah satu prioritas yang sifatnya pencegahan. Seperti diketahui setelah terjadi bencana di Selat Sunda perlu ada penyesuaian dalam penyiapan KSB," kata Harry saat menerima delegasi WFP di Jakarta, Selasa (21/5).
Pembentukan KSB, lanjut Harry, mengarah kepada pendekatan kawasan. Sehingga pemikiran kampung sebagai kawasan, bersifat lokal sifatnya. Mungkin saja terjadi, banjir melintasi beberapa desa, sehingga bisa difasilitasi terbentuknya KSB.
"KSB tidak identik dengan kampung tetapi lebih kepada memfasilitasi masyarakat untuk lebih bisa memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana," tandasnya dalam keterangan tertulis.
WFP telah melakukan studi tentang KSB dengan melibatkan 34 KSB dan 14 mitra kerja di tujuh provinsi. Dari hasil penelitian tersebut, WFP merekomendasikan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan KSB menjadi prioritas yang utama untuk segera dilakukan.
"Prioritas kebijakan yang pertama adalah capacities (kapasitas), yang kedua permanence (keabadian) dan urutan yang ketiga adalah funding (pendanaan)," ujar Leason Officier EPR WFP Wipsar, Dina Triandini.
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengumpulkan praktik baik dan pembelajaran dari KSB-KSB yang telah terbentuk untuk meningkatkan kualitas program KSB di masa mendatang. Dari penelitian itu, WFP menemukan setidaknya ada 12 masalah yang terjadi dilapangan yang harus segera ditindaklanjuti.
"Setidaknya terdapat 12 hal yang ditemukan di lapangan, yaitu sustainability, permanence, effectiveness, ownership, adaptiveness, inclusion, institutionalism, policy environment, capacities, culture, funding dan accountability," lanjut Dina.
Legalitas merupakan aspek penting dalam sebuah organisasi berbasis komunitas seperti KSB, hal ini akan mempermudah akses pendanaan untuk KSB.
"Beberapa hal yang sangat penting dalam proses pembentukan KSB adalah motivasi dalam pembentukan KSB, pengalaman organisasi dari anggota KSB, jiwa kepemimpinan dari masyarakat sekitar dan penambahan durasi pembentukan untuk KSB," ungkap Dina.
Kerjasama dengan berbagai pihak juga jangan diharapkan sebagai upaya meningkatkan efektifitas KSB, diantaranya kerjasama dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, pihak swasta dan institusi pendidikan terkait
Setidaknya ada tiga kunci yang akan memastikan adanya rasa kepemilikan terhadap KSB, pertama adanya ketokohan atau kepemimpinan lokal yang kuat, kedua pemilihan pengurus dan anggota yang tepat dan yang ketiga memanfaatan sumber daya lokal.
Inovasi berbasis kearifan lokal juga menjadi hal yang sangat penting dalam KSB, diantaranya dengan mengembangkan program sesuai dengan budaya dan kemampuan masyarakat, eksistensi KSB tidak sebatas untuk penanganan bencana tetapi juga menjadi solusi problem sosial masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif dari lumbung.
