Kasus suap Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) yang mangkrak dan
hampir kadaluarsa pada tahun 2022 nanti, masih didalami oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu memang jadi perhatian KPK," kata Jurubicara KPK Febri Diansyah kepada wartwan di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Kamis (16/5).
Dalam kasus BLBI, KPK telah menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung atas dugaan kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI pada BDNI.
Nama pemilik saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Ia menggugat BPK dengan harapan agar tidak ada kerugian negara.
Gugatan dengan nomor 144/Pdt.G/2019/PN Tng yang didaftarkan pada 12 Februari 2019 di PN Tangerang itu terkait laporan hasil investigatif kerugian keuangan negara dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Karena itu, KPK mendukung dan memberikan bantuan hukum kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang telah melakukan audit bahwa didapati kerugian negara dalam skandal BLBI.
"Gugatan perdata itu kan BPK dan auditor BPK, karena ada risiko hukum terhadap KPK maka kami akan terlibat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, jadi akan kami hadapi dan kami dalami lebih lanjut," kata Febri.
"Kami sudah membahas di internal bahwa, gugatan ini bisa berisiko menggangu kerja KPK, mengganggu pelaksanaan tugas KPK. Sehingga KPK turut terlibat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan di sana. Jadi kami akan bantu BPK RI dan Auditor BPK, karena permintaan audit itu pun dari KPK sebelumnya," sambungnya.
KPK kerap menjadwalkan pemanggilan untuk Sjamsul Nursalim untuk diperiksa, namun yang bersangkutan mangkir.
