Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono menegaskan, people power atau apapun namanya yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah sama saja dengan kudeta.
Sebab menurut dia, untuk mencapai kekuasaan, orang harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yakni dengan memenangkan pemilu secara sah.
"Kalau mau capai kekuasaan tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku dan konstitusi, itu (people power) namanya kudeta. Tapi kudeta sipil, itu enggak boleh," tegasnya saat ditemui di Jalan Karang Asem Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).
Meski demikian, kudeta sipil diyakininya tak akan berhasil jika tak didukung oleh kekuatan militer.
"Kudeta sipil pun enggak pernah ada sejarahnya berhasil kecuali didukung TNI-Polri. Selama tidak didukung, maka tidak mungkin, jauh panggang dari api," tegasnya.
Hal itu diungkapkan Hendropriyono saat menanggapi penolakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto atas hasil pemilu 2019.
Karena tak didukung oleh kekuatan militer, Hendropriyono menekankan kalau penolakan Prabowo tak akan ada artinya. Apalagi rakyat Indonesia pun diyakininya tak akan terpengaruh dengan itu.
"Ah enggak, enggak ada apa-apa. Rakyat tenang saja. Saya yakin, kita semua masih, bagaimanapun di lubuk hati di tiap kita adalah nasionalis. Masa kita enggak mau jadi bangsa Indonesia lagi, kan enggak mungkin. Ini (penolakan Prabowo) hanya retorika saja," pungkasnya.
