Berita

Syahganda Nainggolan/Net

Publika

Disintegrasi Bangsa: Tanggapan Untuk Sekjen HMI

RABU, 15 MEI 2019 | 16:07 WIB | OLEH: SYAHGANDA NAINGGOLAN

KITA abaikan dulu pikiran Vladimir Lenin tentang strategi pemecahbelahan rakyat, kita mulai dengan fakta. Fakta keterbelahan rakyat kita sudah nyata.

Ada yang membelah berdasarkan Islam Radikal vs Islam Nusantara, ada Islam radikal vs Pancasila, ada ISIS vs Pancasila, dan lain sebagainya yang melibatkan pendapat orang-orang intelektual seperti Mahfud MD dan Professor Hendropriyono.

Tulisan ini saya munculkan menanggapi pandangan Sekjen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di rmol di bawah ini.


Baca: PB HMI: Bila Terjadi Disintegrasi Bangsa, KPU Dan Bawaslu Yang Bertanggung Jawab

Pertama, saya harus mengatakan ketika saya duduk di kelas kursus bahasa Inggris di May Fair English di pusat London, 1993, di sebelah saya duduk seorang gadis Slovakia berambut panjang. Saya bertanya padanya mengapa kamu disintegrasi dengan Cheko? Apakah kalian senang?

Gadis itu mengatakan bahwa Slovakia adalah pedesaan jika dibanding Cheko, dalam  negara awal Czechoslovakia. Katanya, kami memilih berpisah karena kami akan lebih maju jika membangun bangsa dan negara kami sendiri.

Kami berpisah baik-baik dan bangsa Cheko juga tidak masalah. Saya lebih bahagai dengan Slovakia. Ternyata, kita saksikan, sampai saat ini Slovakia menjadi tempat nyaman yang banyak dikunjungi orang-orang DPR RI kalau kunjungan dinas ke Eropa Timur.

Disintegrasi seringkali seperti bahasa jahat. Apalagi buat orang-orang yang selalu teriak NKRI harga mati.

Untuk apa orang menjadi satu bangsa? Sebuah bangsa adalah derivasi dari sebuah inti bangsa. Inti bangsa itu bisa berupa suku atau masyarakat dengan sekte/ajaran agama yang sama.

Inti itu berkembang membesar menjadi bangsa yang lebih besar yang mengumpulkan bangsa bangsa lain. Di Inggris,  misalnya,  ada 4 bangsa berkumpul, yakni Skotlandia, English, Wales dan Irlandia.

Bangsa-bangsa inti berkumpul, ada yang karena kesadaran sendiri dan ada juga melalui penaklukan. Namun, sejatinya kekuatan integrasi berbanding lurus dengan kepuasan rakyat yang terintegrasi. Selalu muncul pertanyaan, untuk apa saya masuk dalam sebuah bangsa kalau hanya sebagain saja yang bahagia?

Untuk mencari tingkat kepuasan mereka di dalam sebuah bangsa, bangsa Skotlandia sudah melakukan referendum beberapa tahun lalu,  apakah akan tetap bergabung dengan Inggris?

Ternyata lebih banyak ingin bergabung. Saat ini rencananya akan Ada referendum kedua. Begitu juga bangsa Kanada di Quebec, sudah melakukan referendum. Di Indonesia Timur Timor sudah melakukan referendum dan keluar dari Indonesia tahun 1999.

Kedua, konsekwensi uraian saya di atas, kita melihat bahwa disintegrasi dalam pengertian yang baik, tentu ditujukan untuk mencari di mana equalibirium (titik keseimbangan) di mana sebuah bangsa dan masyarakat mencapai kepuasan maksimum. Happiness.

Dalam situasi sekarang ini, kita sudah melihat ekspresi masyarakat sepanjang Sumatera sampai ke Jawa Barat tidak terima dalam Persatuan Indonesia, di mana telah dipersepsikan bahwa mereka sebagai Islam Radikal, lalu dipimpin oleh masyarakat yang anti mereka.

Tentu bisa berkembang ke berbagai daerah lainnya, seperti Madura dan Sulawesi Selatan. Dan ini sudah berlangsung 5 tahun, yang akan diperpanjang lagi 5 tahun berikutnya, jika Jokowi kembali berkuasa.

Jika ketidakpuasan ini berkembang lebih lama tentu disintegrasi bangsa bisa berupa perpecahan dengan rasa kebencian atau ditindas untuk tetap tunduk dalam integrasi. Kedua hal itu bukanlah situasi kontrak sosial yang membahagiakan manusia.

Yang perlu dipikirkan ke depan, untuk melanjuti pernyataan professor Hendropriyono yang menstigma pimpinan #02 sebagai ulama provokator dan professor Mahfud MD soal basis basis kemenangan #02 sebagai masyarakat Islam radikal adalah membangun sebuah hipotesis bahwa mungkin memang dibutuhkan sebuah perpisahan bangsa kita secara damai atau hipotesis kedua dipikirkan membagi sistem administasi kekuasaan berbasis wilayah masyarakat #01 vs #02, atau lainnya.

Gagasan negara federal Amin Rais 20 tahun lalu mungkin juga bisa dikaji ulang, karena 20 tahun lalu kita masih sensitif terhadap perbedaan,  sehingga isu itu dimusuhi.

Kembali kepernyataan Sekjen HMI, perlu kita apresiasi kepedulian pemuda kita soal disintegrasi bangsa, namun kita perlu selalu terbuka bahwa disintegrasi ala Slovakia bukan sebuah ancaman besar. Yang penting tujuan berbangsa adalah memaksimumkam kebahagian bangsa dan rakyatnya.

Penulis adalah Direktur Sabang Merauke Circle


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya