Berita

Romo Syafii/Net

Politik

BPN Pilih Tunggu Kedaulatan Rakyat Ketimbang Lapor Ke MK

RABU, 15 MEI 2019 | 14:34 WIB | LAPORAN:

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu presiden tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka lebih memilih untuk mengembalikan masalah kepada kedaulatan rakyat.

"Enggak-enggak. MK enggak (tidak akan melapor ke MK)," tegas Juru kampanye BPN Prabowo-Sandi, Muhammad Syafii di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Anggota Komisi III DPR RI ini menilai BPN tidak akan melapor dugaan kecurangan Pilpres ke MK karena tidak yakin akan diproses sebagaimana mestinya.


Hal itu seperti pengalaman sengketa pilpres tahun 2014 lalu. Padahal bukti kecurangan yang dikumpulkan jumlahnya mencapai 19 truk plano C1.

Bukan hanya itu, saat itu, kata dia tidak sedikit pula komisioner KPU di daerah-daerah dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ada pula yang mendapatkan teguran keras.

"Tapi kemudian dengan sangat mudah MK pada waktu itu mengatakan seandainya ini diperiksa satu per satu, toh perubahan angka kemenangan itu tidak akan berubah. Paling hanya menambah 1 sampai 2 persen saja suara Pak Prabowo waktu itu. Sehingga dengan itu, MK kemudian mengetuk palu untuk kemenangan 01 tanpa memeriksa data yang kami bawa," jelasnya.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Romo Syafii ini mengaku yakin bahwa MK tidak akan memeriksa bukti-bukti seperti pemilu lalu. Apalagi bukti kecurangan pemilu kali ini jauh lebih banyak dari sebelumnya.

"19 truk saja mereka tidak sanggup apalagi lebih. Jadi MK telah berhasil membuat kami tidak memiliki kepercayaan bahwa mereka akan melakukan persidangan secara objektif," tekannya.

Karena tidak mau memperkarakan dugaan kecurangan pemilu ke MK, pihaknya pun hanya menyerahkan itu kepada kedaulatan rakyat. Hal itu sesuai dengan UUD 45.

"Kita kembali ke pasal 1 ya UUD 1945. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui ketentuan UUD lalu kalau sudah dipastikan UUD tidak dilaksanakan, kedaulatan tetap ada ditangan rakyat. Kita akan melihat nanti apa keinginan rakyat terhadap pemilu curang yang sekarang berlangsung. Jadi ada tanggal mainnya," pungkasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya