Berita

Gedung KPK/Net

Politik

Wadah Pegawai: Pansel Pimpian KPK Harus Diisi Orang Berintegritas

SELASA, 14 MEI 2019 | 16:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan pimpinan KPK yang akan segera dibentuk oleh Presiden Joko Widodo diharapkan adalah orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan antikorupsi. Hal itu, diyakini dapat melahirkan pimpinan KPK yang kredibel dan siap melawan teror.

"Itu perlu menjadi perhatian serius Pansel Pimpinan KPK agar ketika pimpinan KPK yang terpilih nanti siap menghadapi serangan balik koruptor dari para koruptor," kata Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, Selasa (14/5).

Yudi mengatakan, pembentukan Pansel Pimpinan KPK merupakan kewenangan pemerintah. Hal itu selaras dengan UU KPK dimana unsur Pansel Pimpinan KPK terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

"Kami percaya pemerintah akan memilih orang-orang yang selama ini dikenal masyarakat sebagai tokoh berintegritas dan antikorupsi. Karena itu, Pansel Pimpinan KPK diharapkan transparan dalam menjalankan tugasnya untuk menyeleksi calon pimpinan KPK yang akan dipilih oleh DPR nanti," kata Yudi.

Yudi mengakui, tugas Pansel KPK memang berat karena pimpinan untuk periode 2019-2023 kedepan akan memimpin sekitar 1500-an pegawai KPK untuk memberantas korupsi. Karenanya, untuk kedepan Pansel harus aktif menjemput bola untuk mencari calon pimpinan yang berkualitas dan berintegritas.

"Sehingga, kami berharap bahwa Pansel tidak hanya menunggu pendaftar tetapi juga mau menjemput bola terhadap tokoh nasional, kaum profesional maupun akademisi kampus yang dianggap mumpuni dan kredibel menjadi pimpinan KPK," tutur Yudi.

Lebih lanjut, Wadah Pegawai KPK juga meminta kepada Pansel Pimpinan KPK kedepan untuk jeli melihat rekam jejak calon pimpinan KPK. Termasuk tidak berbuat tercela, jujur, memiliki integritas dan moral yang tinggi, memiliki reputasi yang baik dan independen dari pengaruh siapapun.

"Sehingga tidak ada permasalahan yang bisa dicari dari mereka sekecil apapun yang bisa menjatuhkan kredibilitas dan integritas mereka yang bisa menghambat upaya pemberantasan korupsi di negeri ini," demikian Yudi.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya