Pramono Ubaid Tanthowi/Net
Kematian lebih dari 400 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah mengundang keprihatinan bagi rakyat Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan bahwa pihaknya juga turut menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah ini. Namun demikian, dia membantah anggapan bahwa KPU tidak melakukan tindakan atas kasus ini.
Setidaknya ada dua hal yang sudah dilakukan KPU. Pertama, KPU telah berhasil mengupayakan santunan bagi penyelenggara pemilu ad hoc, seperti, KPPS, PPS dan PPK yang sakit, cacat, maupun meninggal dunia.
“Ini sebuah langkah maju. Karena pada Pemilu 2014, usulan KPU untuk memberikan santunan tidak disetujui oleh pemerintah,†tegasnya dalam akun Facebook pribadi, Selasa (14/5).
Mantan ketua Bawaslu Banten itu mengakui bahwa santunan memang tidak akan bisa mengembalikan anggota tubuh yang cacat permanen atau hilangnya nyawa. Namun santunan bisa menjadi tanda bahwa KPU tidak abai kepada mereka yang telah mengorbankan raga dan jiwa untuk kesuksesan pemilu.
“Mudah-mudahan bakti mereka dicatat Allah sebagai amal kebaikan,†sambung Pramono.
Adapun langkah kedua yang dilakukan KPU adalah menggandeng lembaga-lembaga berwenang untuk mendalami sebab-sebab kematian petugas KPPS tersebut.
Dalam sebuah pertemuan pada Rabu (8/5), kata Pramono, KPU telah menggandeng Bawaslu RI, Kemenkes, IDI, Ombudsman RI, Komnas HAM, Fak. Kedokteran UI, dan Perhimpunan Spesialis Dokter Okupasi (Perdoki) untuk pendalaman kasus ini.
Dari pertemuan itu, sambungnya ada kolaborasi yang dibangun antar-instansi, maupun melanjutkan inisiatif mandiri masing-masing instansi.
“Mudah-mudahan kedua inisiatif tersebut (kolaborasi & mandiri) bisa saling melengkapi untuk mendapatkan informasi yang lebih valid. Tinggal kita tunggu hasilnya,†tegasnya sembari memberi tanda pagar
#pahlawandemokrasi, sebagai bentuk penghormatan kepada petugas KPPS yang gugur.
