Langkah pemerintah yang membentuk tim asistensi hukum untuk mengawasi omongan dan pemikiran tokoh dinilai tidak tepat. Pasalnya, ada hal lain yang lebih penting untuk diawasi pemerintah.
Mantan Jurubicara Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi mengatakan, pemerintah seharusnya mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat, salah satunya harga tiket pesawat yang melambung tinggi.
"Pengawasan Pemerintah harusnya justru di sektor yang beginian (kontrol harga tiket, sembako, jalan untuk mudik Lebaran), banyak manfaatnya buat rakyat," tulis Adhie di
Twitter, Minggu (12/5).
Adhie menilai, mengontrol percakapan tokoh di media sosial sama sekali tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Selain juga menguras energi pemerintah.
"Mengontrol pikiran dan kata-kata para tokoh selain perlu energi besar (juga) ngga ada manfaatnya, bahkan untuk penguasa. Rakyat toh jalan sendiri!" tukasnya.
Beberapa waktu terakhir, publik Indonesia disuguhkan dengan rencana yang dicetuskan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, yang menyebut akan membentuk Tim Asistensi Hukum.
Wiranto menjelaskan, tim bentukannya itu akan bertugas melakukan pengawasan dan penilaian terhadap percakapan para tokoh di media sosial. Jika dinilai ada yang melanggar hukum, tim tersebut juga diberi wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada penegak hukum.
Sementara di waktu yang sama, masyarakat mengeluh akibat mahalnya harga tiket pesawat domestik. Bahkan mahalnya harga tiket ini sempat menjadi topik pembicaraan utama masyarakat dunia maya, alias warganet.
