Para Pahlawan Reformasi Berjuang Tanpa Meminta Kekuasaan

Para pejuang yang turut serta dalam memperjuangkan Reformasi 12 Mei 1998 tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun, termasuk kekuasaan.
Hal itu disampaikan Mantan aktivis pergerakan mahasiwa 98, sekaligus politisi PDI Perjuangan Adian Yunus Yusak Napitupulu, usai menziarahi dua pejuang Reformasi 12 Mei 1998 yakni Elang Mulia Lesmana dan Heri Hartanto, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (12/5).

"Aktivis 98 ini aktivis yang paling baik hati. Kenapa gue bilang baik hati? Ketika Soeharto jatuh mereka tidak meminta kekuasaan. Soeharto jatuh mereka kembali kuliah ada yang kemudian bekerja ada yang segala macem segala macem," ungkap Adian.

Atas tragedi yang menewaskan 1190 korban atas kerusuhan Mei 1998 di Ibu Kota Jakarta dan 27 orang meninggal akibat senjata ini, Adian juga menyinggung sosok-sosok penguasa Orde Baru salah satunya keluarga cendana, yang dikatakannya ingin kembali menguasi tanah air. Dengan itu Adian menegaskan untuk tidak membiarkan sosok-sosok tersebut melangkah ke Istana.

Atas tragedi yang menewaskan 1190 korban atas kerusuhan Mei 1998 di Ibu Kota Jakarta dan 27 orang meninggal akibat senjata ini, Adian juga menyinggung sosok-sosok penguasa Orde Baru salah satunya keluarga cendana, yang dikatakannya ingin kembali menguasi tanah air. Dengan itu Adian menegaskan untuk tidak membiarkan sosok-sosok tersebut melangkah ke Istana.
Dalam ziarah ini tampak di antaranya yaitu mantan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Trisakti tahun 1997/1998 Julianto Hendro Cahyono, juga beberapa mantan aktivis pergerakan mahassiwa 98 yaitu Adian Napitupulu, Wahab Talaohu, dan Benny Rhamdhani.

Prosesi diawali doa bersama dilanjutkan menabur bunga dan air. Tak sedikit di antara mereka menitikkan air mata.

Selain alumni, hadir juga puluhan mahasiswa Trisakti mengenakan almamater biru tua khas Trisakti.

Bintang Jasa Pratama menjadi nama yang disematkan kepada Elang Mulia Lesmana dan Heri Hartanto sebagai Pejuang Reformasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 057/TK/2005, 15 Agustus 2005.