Jika People Power Gulingkan Pemerintah Yang Sah, Demokrat Tidak Ikut

Partai Demokrat mendesak para petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) untuk meluruskan maksud menggelar people power yang dicetuskan Amien Rais

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean menegaskan, jika people power itu dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, maka partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan mendukung.

"Selama people power yang disuarakan muncul kesannya untuk menggulingkan kekuasaan, maka Demokrat dipastikan tidak ada di sana," tegas Ferdinand kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/5).

Untuk itu, dia meminta elite BPN untuk segera menegaskan arah dari people power yang dimaksud. Sebab, Partai Demokrat kini sudah menjadi korban dari wacana tersebut. Salah satunya dituding berkhianat pada pasangan Prabowo-Sandi.

"Sebaiknya segera ditegaskan saja sikapnya mau kemana, karena hal ini telah membuat sedikit perbedaan diantara koalisi adil makmur, termasuk Demokrat bahkan dituding berkhianat karena tidak mendukung upaya tersebut," tekannya.

Menurutnya sikap tegas juga dibutuhkan untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menunggangi people power. Ujung-ujungnya, kekacauan alias chaos terjadi di tanah air.

"Ini tidak boleh dibiarkan," imbuhnya.

Sikap tegas yang harus diambil BPN, jelas Ferdinand, yakni mau memperjuangkan keyakinan dan hak melalui Mahkamah Konstitusi (MK) atau lebih memilih aksi people power di jalanan. Terlebih, Amien Rais telah menyatakan tidak mau ke MK.

Kepada Amien Rais, Ferdinand mendesak untuk menjelaskan secara terperinci tentang maksud people power yang diwacanakan.

"Ini harus dijelaskan. Karena posisi Amien Rais adalah Dewan Penasihat BPN. Jadi ini membuat situasi tidak kondusif. Maka ketegasan sikap sangat diperlukan," pungkasnya.