. Maraknya unjukrasa rakyat di kantor KPU dan Bawaslu sejak beberapa hari belakangan bukan saja membuktikan bobroknya kinerja KPU, tapi sekaligus menunjukkan ada yang tidak beres dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019.
Hal itu dikatakan Komandan Gabungan Relawan Demokrasi Pancasila (Garda Depan), Lieus Sungkharisma di sela-sela unjuk rasa ribuan elemen masyarakat di depan gedung Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat kemarin (10/5).
Menurut Lieus, setiap orang di negara ini sudah tahu memang ada yang tidak "beres" dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019.
"Sejak dari awal rakyat sudah mencium ada ketidakberesan itu. Sejak dari surat panggilan C-6 yang tidak sampai ke tangan pemilih, kartu-kartu suara yang sudah tercoblos, quick count yang menipulatif, Situng KPU yang terus-menerus salah menginput data, sampai dengan banyaknya aparat penyelenggara pemilu yang tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia," katanya.
Karena itu, katanya lagi, adalah wajar jika rakyat berunjukrasa ke KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi, tapi juga untuk mendapatkan kebenaran.
"Rakyat sekarang ini bukan lagi orang bodoh yang bisa dibohongi dan ditakut-takuti. Rakyat melihat dan merasakan sendiri ada yang tidak benar dalam pemilu ini. Itulah sebabnya rakyat berbondong-bondong datang ke KPU dan ke Bawaslu untuk mempertanyakannya," ujar Lieus.
Karena itu, tambah Lieus, pejabat pemerintah dan juga aparat kepolisian jangan lagi memakai cara-cara lama dengan menakut-nakuti rakyat dan mengancam akan menangkap dan memenjarakan dengan tuduhan makar dan lain-lain.
"Rakyat sudah tidak takut dengan ancaman itu. Bahkan saat ini jutaan rakyat siap mati demi mempertahankan kedaulatan Negara yang kita cintai ini," katanya.
Ingat, tegas Lieus, kedaulatan negara ini ada di tangan rakyat. "Dan rakyat tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat itu karena pemilu yang curang dan menipu. Karena itulah rakyat bergerak dan mempertanyakan kebenarannya. Apa yang dilakukan rakyat itu salah?" tanya dia.
Sebenarnya, jelas Lieus, tuntutan rakyat sederhana saja. Jalankan proses dan tahapan pemilu sesuai dengan prinsip pemilu itu sendiri, yakni jujur dan adil.
"Kalau saja KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar, dengan mengikuti prinsip jujur dan adil itu, pastilah rakyat akan menerima apapun hasilnya," kata Lieus.
Namun faktanya tidak demikian. Rakyat justru melihat dengan kasat mata berbagai kecurangan terjadi dan dibiarkan begitu saja oleh KPU. Puncaknya adalah ketika rakyat melihat Situng KPU yang terus menerus salah menginput data.
"Anehnya, meski rakyat protes dan kesalahan itu terus dilaporkan, namun tak ada upaya KPU untuk memperbaikinya. Ini yang membuat rakyat kesal marah. Dan ini pula yang mendorong saya menuntut agar KPU diaudit dan Ketua KPU ditangkap," tegas Lieus.
