Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mempersilakan Partai Demokrat untuk hengkang dari barisan pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Indonesia Adil Makmur. Jangan elitnya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi aja pakai mencla-mencle segala. Monggo keluar aja deh," tegasnya dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (11/5).
Arief mempersilakan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu untuk hengkang karena menurut dia, pada hakekatnya Demokrat pun tak memberikan pengaruh berarti atas suara Prabowo-Sandi dalam ajang Pilpres tahun 2019.
"Malah menurunkan suara loh," tandasnya.
Perlu diketahui, isu mengenai Demokrat akan hengkang dari koalisi pendukung Prabowo-Sandi ada setelah Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan capres petahana, Joko Widodo di Istana Negara. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf bahkan berani menilai kalau koalisi 02 sudah mulai retak.
Namun, beberapa petinggi Partai Demokrat memastikan kalau partainya tetap akan berada di kubu 02. Pada kenyataannya, ada pula pernyataan-pernyataan yang malah dinilai kawan-kawan koalisi sebagai pernyataan yang tidak perlu, karena justru membuat polemik internal koalisi. Misalkan pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief yang terkait "Setan Gundul".
Atas semua itu, Arief Poyuono pun menilai sikap Partai Demokrat seperti orang yang maju mundur. Yang mana di satu sisi bilang masih solid di koalisi, di sisi lain malah mendegradasi koalisi itu sendiri.
"Saya tahu kok kenapa kayak undur-undur, maklum belum clear jaminan hukum dari Kangmas Joko Widodo bagi keluarga SBY yang diduga banyak terlibat kasus Korupsi. Kayak kasus Korupsi proyek Hambalang," imbuhnya.
Namun, Arief mengaku yakin kalau sekalipun bergabung dengan koalisi pemerintah, Jokowi tidak akan pernah mau memberikan jaminan bagi keluarga SBY. Khususnya terkait dengan mereka tak akan diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sebab Kangmas (Jokowi) itu selama ini jelas sangat mendukung pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Makanya, Arief pun mengibaratkan Partai Demokrat dengan tokoh pendukung Kurawa, Aswatama. Yang mana dalam ceritanya, setelah perang Baratayudha, Aswatama malah susah hidupnya dan menggelandang karena tidak diterima kubu manapun.
"Dan nanti juga oleh koalisi parpolnya ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) akan ditolak masuk koalisi dan engga ada yang mau koalisi sama Demokrat tuh. Kita ajak koalisi cuma kita kasihan aja waktu itu. Sebab engga bisa ikut pemilu 2024 kalau engga ada yang mau koalisi," pungkasnya.
