Berita

Syahganda Nainggolan/Net

Publika

Kekuasaan, Sebuah Renungan

JUMAT, 10 MEI 2019 | 14:39 WIB | OLEH: DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN*

SETELAH SBY menang untuk periode kedua, ketua Tim Pemenangan SBY mengundang saya makan di kantornya. Dia minta saya mengisi daftar nama teman-teman aktivis yang akan dijadikan komisaris BUMN atau jabatan lembaga setingkat di bawah menteri. Saya mengisi 10 nama. Kertas itu saya sodorkan kepadanya. Dia kaget dan bertanya, namamu kenapa tidak ada di daftar? Saya mau oposisi saja bang. Saya ingin mengkritik SBY. Kalau abang berkenan dikritik, kataku, saya cuma minta dibantu, saya mau buat lembaga Sabang Merauke Circle.

Hal yang sama di periode pertama SBY, kepala BIN memanggil saya kenapa saya mengusulkan seorang aktivis yang selalu demo di jalanan untuk menjadi kepala badan, kenapa bukan kamu saja yang sudah master dan komisaris di BUMN Pelindo 2. Saya jawab, biar dia saja bang, dia pasti lebih mampu dari saya. Saya cukup komisaris pelabuhan dan di lembaga kajian.

Berkuasa bagi kebanyakan orang adalah tambang emas, kehormatan, cita-cita dan lain sebagainya. Perpisahan saya dengan Ali Ngabalin tepat setelah dia mengajak saya ke bosnya dia untuk dipromosikan di istana. Sejengkal dari pintu kamar bosnya saya pamit ke WC dan kabur ke seberang kantor mereka, di restaurant Garuda Sabang. Kita harus berkuasa Gan, kata Ali. Silakan kataku, aku doakan kamu. Begitu juga Bursah Zarnubi, hampir dua tahun siang malam berdua akhirnya kami harus berpisah, karena dia juga ingin di kekuasaan.


Kekuasaan bukanlah sesuatu yang jelek. Dan tidak semua orang jelek soal kekuasaan. Prof Din Syamsuddin mengajak saya makan malam untuk menanyakan pendapat saya ketika dia diajak gabung di kekuasaan. Niatnya untuk ikut bagian perdamaian ummat manusia,  khususnya negara-negara Islam. Saya senang saya diminta pendapat dan senang misinya dia. Kekuasaan jika untuk kebaikan tentu akan sangat bermanfaat.

(Terkahir saya lihat Prof Din mundur dari jabatannya. Alasan dia untuk menjadi kekuatan tengah bangsa kita).

Kekuasaan dalam buku-buku karangan barat seperti karya Machiavelli, atau 48 Laws of Power by Robert Greene, menempatkan kekuasaan sebagai hal yang harus dikontrol, dicari dengan segala cara dan jangan dilepas.

Ajaran-ajaran kekuasaan seperti ini menempatkan ego dan ambisi manusia untuk diutamakan. Nafsu manusia dalam hidup dan kehidupan, sekali lagi berbasis nafsu, menjadi andalan motivasi.

Kekuasaan Adalah Amanah?


Bagi sebagian orang kekuasaan adalah amanah suci. Bagi sebagian lainnya ada juga yang tidak berminat. Untuk yang terakhir ini kita lihat dalam film King Speech, pewaris raja Inggris paska perang dunia ke dua, menolak jadi Raja Inggris. Sebab, syarat jadi raja harus melepaskan kekasihnya yang masih belum berstatus janda. Dia menyuruh adiknya saja yang jadi raja. Inggris kerepotan karena adiknya mengalami sakit "gagu" bicara.

Soal amanah suci, umumnya dikaitkan dengan beratnya menjadi orang berkuasa, dalam level apapun. Dalam level keluarga atau suku ruang lingkupnya terbatas. Namun dalam korporasi multinasional apalagi negara, tanggung jawab sangat besar.

Khusus penguasa negara, tanggung jawab kekuasaan berhubungan dengan keadilan. Apakah seorang penguasa mampu bersifat adil?

Yang kedua tidak memperkaya diri. Godaan menjadikan akses dan asset publik (negara) untuk keuntungan diri sendiri begitu besar. Setiap informasi dalam kekuasaan adalah uang dan sumber uang. Bagaimana godaan itu dapat dikendalikan?

Yang ketiga adalah mensejahterakan rakyat. Tujuan kekuasaan negara adalah untuk mensejahterakan rakyat. Atau menciptakan kepuasan publik. Bagimana jika rakyat semakin sedikit yang merasa puas kepada seorang penguasa?

Dalam agama (Islam) salah satu pertanyaan malaikat yang utama di alam kubur adalah soal ini. Bagaimana tanggung jawab seorang yang berkuasa. Artinya, kekuasaan itu merupakan sumber malapetaka bagi manusia, khususnya mengedepankan ambisi di atas segala-galanya.

Dalam perspective kekuasaan adalah amanah, jabatan dan kekuasaan bukanlah barang rebutan. Melainkan beban yang harus diserahkan memikulnya bagi yang lebih siap. Itulah yang disebut sebagai pemimpin yang adil.

Penutup

Kekuasaan di Indonesia sudah berkembang menjadi barang najis. Dan menjadi arisan keluarga. Money politics, kecurangan, menghalalkan segala cara, nampak nyata bagi permainan kekuasaan. Orang-orang berebut kekuasaan publik dengan semangat nafsu setan. Karena "in return" mereka berpikir dengan kekuasaan itulah mereka akan menjadi jaya, terhormat, dipuja, kaya bersenang-senang dan lain sebagainya.

Perlu pekerjaan besar menjadikan bangsa kita melihat kekuasaan hanya sebatas tugas mulia.  Di negara-negara Jepang ada budaya harakiri, penguasa yang menghunuskan pedangnya ke perut, bunuh diri, karena merasa gagal. Di Korea ada mantan Prsiden yang lompat dari bukit bunuh diri karena merasa gagal. Di Indonesia, dulu, Mohammad Hatta mundur dari Wakil Presiden karena tidak cocok dengan Sukarno.

Lalu kapan budaya kekuasaan dan penguasa yang mulia, adil dan untuk sejatinya bagi rakyat ada di Indonesia?

Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle (SMC).

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Kalah di PN Jakpus, Penggugat PPP Subadri-Toni Dihukum Bayar Biaya Perkara

Senin, 03 Agustus 2026 | 22:10

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Angkatan Bersenjata Tailan

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:34

Buru Aset TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Geledah Kantor Don Ritto hingga Rumah Nurman Herin

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:30

Prabowo dan PM Tailan Bidik Nilai Perdagangan Rp359 Triliun dalam Lima Tahun

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:20

Ini Enam Perkara yang Dihentikan KPK

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:10

Petingginya Diperiksa Kejati DKI, Peran AFPI Disorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:52

Indonesia-Tailan Sepakat Kembangkan TRM untuk Perangi Kejahatan Transnasional

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:49

Bawaslu Fokus Tingkatkan SDM Hadapi Tantangan Digital

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Tailan Saat Sambut PM Anutin

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:30

Prabowo Dukung PPHN Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya