Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membentuk tim asistensi untuk mengawasi omongan tokoh yang dianggap melanggar hukum atau mencaci Presiden Jokowi.
Dari informasi yang diperoleh redaksi, Kamis (9/5), tim ini disisi oleh 24 orang yang terdiri dari beberapa sipil bergelar Profesor. Di antara nama- nama tersebut, ada Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD serta beberapa praktisi hukum dan akadimisi serta dari unsur Kemendagri dan Kemenkumham.
Sementara dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ada tiga Jenderal yang dilibatkan yakni, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum), Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) dan Kepala Divisi Hukum Mabes Polri (Kadivkum).
Sisanya merupakan staf khusus dari Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
Berikut nama-nama yang masuk dalam tim asistensi nasional Kemenkopolhukam:
Prof. Muladi, Praktisi Hukum; Prof. Romli Atmasasmita, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan; Prof. Muhammad Mahfud MD, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Universitas Krisnadwipayana; Prof. I Gede Panca Astawa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Prof. Faisal Santiago, Guru Besar Hukum Universitas Borobudur dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur.
Prof. Dr. Ade Saptomo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila; Prof. Dr. Bintan R. Saragih, Ahli Ilmu Negara UI dan UPH; Prof. Dr. Farida Patittinggi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Harsanto Nursadi, Ahli Administrasi Negara/ Hukum Tata Negara; Dr. Teuku Saiful Bahri, Lektor Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta; Dr. Teguh Samudera, Praktisi Hukum.
Dr. Dhoni Martim, Praktisi atau Akademisi; Kepala Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM; Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam; Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam; Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo; Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI; Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri; Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri; Indra Fahrizal, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Ekonomi dan Moneter; Asistensi Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam dan Adi Warman, Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam.
