Demokrat Diam Soal Pansus Kecurangan Pemilu, Ini Alasannya

Bungkamnya para Anggota DPR RI Fraksi Demokrat atas usulan tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pemilu diakui karena belum ada perintah resmi dari partai.

Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron mengatakan pihaknya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan fraksi sebelum memberikan pendapat tentang itu.

"Kalau fraksi menyetujui dilakukannya atau dibentuknya pansus," tegas Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).

Usulan tentang Pansus baru mulai diwacanakan oleh anggota DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam interupsi yang dimintanya di rapat paripurna kemarin. Menurut Ledia, Pansus penting untuk mencari tahu tentang penyebab dari meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kesalahan input pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU RI.

Bagai gayung bersambut, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono pun menimpali dengan interupsi. Menurut dia, pembentukan pansus sangat dibutuhkan.

Perlu diketahui, PKS dan Gerindra bersama-sama Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) tergabung dalam koalisi pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno.

Namun dalam rapat paripurna kemarin, belum ada satupun Anggota Fraksi Demokrat dan PAN yang angkat suara tentang pembentukan Pansus Penyelenggaraan Pemilu.

Terkait itu, Herman memastikan kalau pihaknya akan langsung menyetujui jika ada perintah dari partai ataupun fraksi. Hal itu karena Komisi II terlibat langsung dalam pemilu.

"Tentu terkait dengan pemilu saat ini, pansus bisa sebagai media untuk mendalami berbagai hal yang saat ini menjadi spekulasi di masyarakat," tutup Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.