Berita

M. Said Didu/Net

Politik

Said Didu: Demokrasi Sudah Dikubur Jika Berpendapat Dianggap Teroris

KAMIS, 09 MEI 2019 | 15:53 WIB | LAPORAN:

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengingatkan tentang esensi dari kehidupan berdemokrasi.

Ia menyebutkan, kehidupan demokrasi itu identik dengan kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat di muka publik. Apabila hal itu dihalangi, maka demokrasi sesungguhnya telah mati.

"Jika kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat sdh disamakan dg teroris maka lebih baik umumkan saja bhw demokrasi sudah dikubur," tulisnya di Twitter, Kamis (9/5).


Said Didu tidak menjelaskan secara rinci maksud cuitannya tersebut. Namun, warganet di jagat media sosial mengaitkan cuitan penggemar Machester City itu dengan tindakan pemerintah yang dinilai semakin represif dan membatasi kebebasan berekspresi.

Diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sebelumnya melontarkan wacana untuk menutup akun media sosial yang dinilai turut menyebarkan pelanggaran hukum.

Tak hanya itu, Mantan Pangab tersebut juga mengatakan pihaknya akan membentuk Tim Hukum Nasional, yang disebutnya bertugas untuk mengawasi ucapan, tindakan dan pemikiran para tokoh. Siapapun yang dinilai melanggar hukum, tegas Wiranto, akan diberi hukuman secara tegas.

"Pak, negara kita sudah disulap jadi sistem kerajaan, di mana rakyat suruh nurut saja gitu, Pak," tulis @DillaKoedil menanggapi cuitan Said Didu.

Sementara @upay75 menilai, pemerintah telah melenceng dari penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal menjamin kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat.

"Berarti pemerintah sudah tidak melaksanakan UUD 45 dan bertentangan dengan UUD 45, jika hal tersebut yang terjadi, maka seharusnya pemakzulan yang terjadi," tulisnya.

"Begitulah kalau negara dikelola oleh orang sakit, Negara ini pasti ikuti sakit, kasihan Ibu Pertiwi pasti akan menagis," timpal @MurtiHery.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kemlu: PT DSI Tingkatkan Kepercayaan Global terhadap Ekspor RI

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:20

Pantai Gading Perkuat Dukungan untuk Inisiatif Otonomi Sahara Maroko

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:07

Penduduk Indonesia Bertambah 1,4 Juta Jiwa

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:03

Pidato Prabowo Cerminkan Optimisme Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:02

KPK Panggil Plt Bupati Tulungagung dan Sejumlah Pejabat dalam Kasus Dugaan Pemerasan

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:53

Kemenkeu dan BI Harus Bisa Menerjemahkan Keinginan Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:41

Polisi Tetapkan Sopir Green SM Tersangka Taksi vs KRL di Bekasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:26

Sembilan WNI Jalani Visum dan Tes Kesehatan di Turki

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:26

IKN Disiapkan Jadi Superhub Ekonomi Baru Indonesia

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:20

Semen Indonesia Pangkas Empat Anak Usaha dalam Program Streamlining

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:16

Selengkapnya