Dunia sedang menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim ini oleh sebagian besar ahli dipercayai akan menjadi ancaman terbesar bagi kehidupan manusia di abad ini.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia akan mengalami dampak signifikan. Oleh karena itu, di samping harus aktif dalam upaya mitigasi perubahan iklim, Indonesia juga harus sudah menyiapkan upaya-upaya adaptasi.
Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim memerlukan kolaborasi dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah, akademisi, industri, lembaga swadaya masyarakat, dan tidak terkecuali, masyarakat harus bergerak.
Hal ini disampaikan Senior Advisor Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) For Terrestrial Policy Indonesia Program, Wahjudi Wardojo dalam Thought Leaders Forum (TLF), yang diselenggarakan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) di Jakarta, Rabu (8/5).
"Indonesia diprediksi menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak besar dari perubahan iklim itu. Karena itu, Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang terjadi akibat perubahan iklim ini," tutur Wahjudi.
Forum ini mengangkat tema Aliansi Sigap: Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Sigap Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik. Bersama dengan Wahjudi, juga hadir sebagai pembicara Head of Sustainability Triputra Agro Persada Group Rudy Prasetya, Director of Terrestrial Program YKAN Herlina Hartanto, dan Director of Development YKAN Budi Santosa. Hadir juga perwakilan dari 20 perusahaan.
Pertemuan ini diharapkan agar pihak swasta juga dapat memahami manfaat dari pendekatan Sigap bagi desa-desa di sekitar daerah operasional.
“Dan menilik lebih jauh mekanisme kerja Aliansi Sigap,†ujar Wahjudi.
Wahjudi mengatakan, YKAN membuka pintu bagi pihak swasta untuk menjadi bagian dari Aliansi Sigap. Dengan menjadi bagian dari aliansi ini, pihak swasta juga dapat berkontribusi pada pencapaian komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26 persen pada 2020, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Conference of the Parties (COP) ke-16 pada 2010.
"Juga untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia,†ujarnya.
Director of Terrestrial Program YKAN, yang juga Penggagas Sigap, Herlina Hartanto memaparkan, Sigap adalah sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menyejahterakan kehidupannya.
“Jiwanya Sigap adalah bagaimana membuat warga desa tergerak dan menyadari bahwa mereka adalah agen perubahan. Merekalah sumber kekuatan,†terang Herlina.
Ia menambahkan, pendekatan Sigap menjadi cara untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, menciptakan pembangunan desa yang selaras dengan sumber daya alam, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang juga selaras dengan lingkungan. Hal inilah yang membedakan Sigap dengan pendekatan lainnya.
Menurut Herlina, pendekatan Sigap dapat memberi dampak positif baik dari sisi ekologis seperti pengurangan deforestasi, emisi, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati maupun jasa ekosistem.
Pendekatan ini juga berdampak positik pada sosio-ekonomi yakni pemberdayaan masyarakat dan perbaikan mata pencaharian berkelanjutan, maupun tata kelola di tingkat desa.
Herlina menjelaskan, dibentuknya Aliansi Sigap sebagai platform multipihak, di tingkat nasional mengajak semua pemangku kepentingan, terutama dari sektor swasta, untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di tingkat desa.
Misi utamanya untuk mendukung pencapaian komitmen Indonesia kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG), serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional.
Saat ini, wilayah kerja Aliansi Sigap fokus di 17 desa di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang terdiri dari 10 desa hutan dan tujuh desa pesisir.
Berau merupakan wilayah dengan kondisi hutan yang relatif baik. Di samping itu, dengan lokasinya yang berada di Segitiga Terumbu Karang Dunia, wilayah perairan Berau memiliki keanekaragaman terumbu karang dan keanekaragaman terumbu karang tertinggi kedua di Indonesia.
“Namun, kekayaan ini mendapat ancaman besar dari proses deforestasi yang juga menyebabkan meningkatnya emisi karbon dan berkontribusi pada perubahan iklim,†ujar CEO Triputra Agro Persada Group Arif P Rahmat.
Upaya pencegahan penggundulan hutan yang luas, lanjutnya, menjadi pekerjaan utama dari setiap pihak yang terkait, tidak terkecuali di tingkat desa.
"Diharapkan, pada 2022, pendekatan Sigap sudah diterapkan di sekitar 600 desa di Indonesia," tutupnya.
