Berita

Bamsoet/Net

Politik

Alokasi Anggaran Pemulihan Bencana Harus Ditingkatkan

RABU, 08 MEI 2019 | 17:34 WIB | LAPORAN:

Besarnya biaya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sejumlah daerah di Indonesia menguras keuangan negara mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Terkait persoalan itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran bencana tahun 2019, terutama yang digunakan untuk tahap pemulihan yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Mengingat anggaran cadangan untuk bencana pada tahun 2018, mengalami defisit sebesar Rp 650 miliar dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2018), sebesar Rp 6,5 triliun,” kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Rabu, (8/5).


Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga diminta meningkatkan mitigasi, terutama kepada masyarakat di daerah-daerah yang rawan terjadi bencana, hal itu dilakukan guna meminimalisir adanya korban jiwa dan bertambahnya kerugian ekonomi negara.

Untuk itu, politisi Golkar ini mendesak Pemerintah Daerah (Pemda), setempat untuk memperbaiki drainase, tata ruang, serta aliran sungai yang bermasalah di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat meminimalisir terjadinya bencana sekalipun cuaca yang ekstrem.

Kendati demikian, Bamsoet menghimbau masyarakat, agar selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, seperti dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan alih fungsi lahan tanpa izin, dan tidak melakukan penebangan liar.

“Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem, agar dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya bencana seperti banjir, longsor, ataupun kebakaran hutan,” kata Bamsoet. 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya