Berita

Ilustrasi Situng KPU/Net

Politik

Banyak Data Tak Sesuai C1, Prodem Minta Situng KPU Dihentikan

KAMIS, 02 MEI 2019 | 20:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Jaringan Aktivis Pro Demokrasi mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan penanyangan Sistem Informasi Perhitungan (Situng).

Tuntutan tersebut disampaikan Aktifis Prodem, Nico Silalahi dalam gelar aksi di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Kamis (2/5).

"Data yang diinput mengalami perubahan, tidak sesuai dengan data C1 yang ada di lapangan. Bahkan terjadi pemutarbalikkan fakta dan data hasil Pemilu yang menguntungkan calon presiden tertentu," ujar Nico.


Selain tuntutan itu, Nico menyebutkan ada lima tuntutan lain kepada KPU. Adapun tuntutan lengkap Prodem adalah berikut ini:

1. Meminta KPU segera hentikan segala kecurangan terkait hasil perolehan suara.

2. Hentikan pengumuman real count yang kemudian disosialisasikan di berbagai media partner KPU di saluran  informasi media TV, Elektronik dll, yang menimbulkan dampak negatif pada psikologis dan sosial masyarakat. Mengingat dalam UU KPU telah diatur bahwa perhitungan suara yang sah adalah melewati perhitungan secara manual.

3. Segera lakukan forensik digital yang diduga ada rekayasa dalam sistem IT.

4. Ganti dan periksa semua komisioner KPU dan segera bentuk team independent untuk proses perhitungan suara dan perbaikan segala sistem terkàit pelaksanaan KPU.

5. Segera periksa KPU terkait anggaran yang kami duga terjadi penyelewengan uang rakyat untuk penyelenggaran Pemilu 2019.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya