Berita

Ilustrasi Situng KPU/Net

Politik

Banyak Data Tak Sesuai C1, Prodem Minta Situng KPU Dihentikan

KAMIS, 02 MEI 2019 | 20:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Jaringan Aktivis Pro Demokrasi mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan penanyangan Sistem Informasi Perhitungan (Situng).

Tuntutan tersebut disampaikan Aktifis Prodem, Nico Silalahi dalam gelar aksi di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Kamis (2/5).

"Data yang diinput mengalami perubahan, tidak sesuai dengan data C1 yang ada di lapangan. Bahkan terjadi pemutarbalikkan fakta dan data hasil Pemilu yang menguntungkan calon presiden tertentu," ujar Nico.


Selain tuntutan itu, Nico menyebutkan ada lima tuntutan lain kepada KPU. Adapun tuntutan lengkap Prodem adalah berikut ini:

1. Meminta KPU segera hentikan segala kecurangan terkait hasil perolehan suara.

2. Hentikan pengumuman real count yang kemudian disosialisasikan di berbagai media partner KPU di saluran  informasi media TV, Elektronik dll, yang menimbulkan dampak negatif pada psikologis dan sosial masyarakat. Mengingat dalam UU KPU telah diatur bahwa perhitungan suara yang sah adalah melewati perhitungan secara manual.

3. Segera lakukan forensik digital yang diduga ada rekayasa dalam sistem IT.

4. Ganti dan periksa semua komisioner KPU dan segera bentuk team independent untuk proses perhitungan suara dan perbaikan segala sistem terkàit pelaksanaan KPU.

5. Segera periksa KPU terkait anggaran yang kami duga terjadi penyelewengan uang rakyat untuk penyelenggaran Pemilu 2019.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Iran Sodorkan 14 Syarat Damai yang Harus Dipenuhi AS

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:59

KPK Soroti Aset Mangkrak Rp27,5 Triliun di Sulsel

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:20

Ribuan Jemaah Haji Bertahap Bergerak dari Madinah ke Makkah

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:14

Ratas Hambalang, Prabowo Matangkan Agenda Pendidikan hingga Hilirisasi Nasional

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:51

Mahasiswa Didorong Kembali jadi Kekuatan Pengontrol Sosial

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:39

Update harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, BP, hingga Vivo

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:27

Perpres Ojol Bawa Angin Segar Bagi Pengemudi Online

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:20

Pemerataan Pendidikan Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:14

Amien Rais Sebaiknya Segera Klarifikasi

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:46

Publik Nantikan Aksi Nyata Dudung Bereskan Masalah MBG

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:36

Selengkapnya