. Wacana pemindahan ibukota negara yang dalam empat tahun terakhir ini sempat beberapa kali mengemuka, kini dihadirkan kembali oleh Presiden Jokowi.
Setelah sempat diseriusi pada medio 2017 lalu, tetapi kemudian hilang begitu saja, kini wacana pemindahan ibukota mulai menghangat kembali.
Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, agar tidak terus hanya menjadi isu yang menarik diperbincangkan, pembahasan mengenai pemindahan ibukota baiknya ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Salah satunya dengan menggelar uji publik yang digelar setelah proses Pemilu 2019 selesai.
Fahira mengungkapkan, rakyat Indonesia harus dilibatkan sepenuhnya dalam rencana dan realisasi pemindahan ibukota. Oleh karena itu, mekanisme pelibatan yang tepat adalah dengan menggelar uji publik untuk menghimpun gagasan dari berbagai lapisan masyarakat termasuk pendapat para ahli dari berbagai bidang.
"Baiknya uji publik pemindahan ibukota ini digelar setelah semua proses Pemilu 2019 usai, agar rakyat bisa lebih konsentrasi memberi masukan dan gagasan. Selain itu, hasil uji publik ini akan menjadi mandat yang kuat kepada siapapun nanti yang menjadi Presiden untuk mengambil langkah-langkah konkret pemindahan ibukota. Saat ini, rakyat masih fokus mengawal proses penghitungan suara," paparnya, Selasa (30/4).
Menurut Fahira, dengan uji publik, rakyat dan para pemangku kepentingan dapat memahami substansi dan teknis gagasan pemindahan ibukota sehingga dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif. Dengan uji publik, semua sisi wacana pemindahan ibukota akan diuji, sehingga pemerintah menghasilkan rencana kerja yang sempurna.
"Kualitas dari niat dan gagasan Presiden Jokowi memindahkan ibukota kan harus diuji oleh publik. Bukan hanya soal dimana lokasi ibukota baru, tetapi juga hal-hal yang mendasar misalnya alasan rasional kenapa ibukota harus pindah hingga hal-hal prinsipil misalnya pembiayaan, jangka waktu pemindahan, dampak sosial, budaya, dan lingkungan dari pembangunan ibukota baru, dan lain sebagainya," pungkasnya.
