Berita

BPN Prabowo-Sandi/Net

Politik

PILPRES 2019

Tim Relawan IT BPN Prabowo-Sandi Temukan 9.440 Kesalahan Situng KPU

SENIN, 29 APRIL 2019 | 16:36 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Tim Relawan Informatika dan Teknologi (IT) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menemukan 9.440 kesalahan input di apikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Temuan itu diperoleh dari hasil verifikasi manual di website Situng KPU dalam tiga hari terakhir (27-29 April 2019).

Tim telah meneliti 172.174 TPS dari 404.290 TPS yang sudah masuk ke web Situng KPU (42 persen). Dari total data TPS yang sudah diverifikasi ditemukan error sebanyak 6 persen.


"Dalam setiap hari kami menemukan lebih dari 1.000 kesalahan entry. Kesalahan itu meliputi selisih suara, jumlah pemilih melebihi DPT, dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara," kata Koordinator Relawan IT BPN Mustofa Nahrawardaya, Senin (29/4).

Temuan kesalahan itu konsisten dalam tiga hari terakhir dan tidak ada perbaikan. Kesalahan terbesar berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Di Jabar ditemukan kesalahan di sebanyak 764 TPS (8 persen), Jateng 706 TPS (7,4 persen) dan Jatim 385 (4 persen). Total kesalahannya mencapai 19,4 persen.

"Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan paslon 01 (Jokowi-Maruf), dan merugikan paslon 02 (Prabowo-Sandi). Polanya sangat baku dan konsisten. Ada yang sangat cepat, tapi ada yang sangat lambat. Ini sangat mencurigakan," tambah Mustofa seperti dalam keterangannya.

Menurutnya, angkanya sangat mirip dan konsisten dengan hasil quick count yang dipublikasikan oleh lembaga survei. "Kebetulan ini sangat tidak masuk akal," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Jurubicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, kesalahan input yang dilakukan oleh KPU sangat serius.

"Melihat besarnya prosentase kesalahan input tuntutan untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) kejahatan pemilu dengan agenda utama audit forensik Situng KPU sangat mendesak," ujarnya.

Langkah tersebut, lanjut Dahnil, sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi dari hal-hal teknis yang diragukan dan membuat sistem itu tidak dipercaya oleh publik.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

UPDATE

Kapolri: Hadapi Persoalan Bangsa Butuh Soliditas

Rabu, 11 Maret 2026 | 21:58

Ekonomi RI Diguncang Triple Shock, APBN Makin Babak Belur

Rabu, 11 Maret 2026 | 21:47

Perang Timur Tengah, Siapa yang Diuntungkan?

Rabu, 11 Maret 2026 | 21:21

Haris Azhar Anggap Broken Penanganan Kasus Lee Kah Hin

Rabu, 11 Maret 2026 | 20:56

Arahan Google Maps, Mobil Terjun Timpa Rumah Warga

Rabu, 11 Maret 2026 | 20:51

Safari Ramadan Romo Budi: Dari Sumba ke Bali, Bukber Lintas Agama Bikin Hangat

Rabu, 11 Maret 2026 | 20:39

Tewasnya Ermanto Usman Murni Kasus Pencurian

Rabu, 11 Maret 2026 | 20:38

KPK Agendakan Periksa Yaqut hingga Rencana Penahanan

Rabu, 11 Maret 2026 | 20:27

MQ Iswara Dukung Bahlil Dorong Beasiswa LPDP untuk Santri

Rabu, 11 Maret 2026 | 20:15

Prabowo Kaget Pertamina Punya 200 Anak Perusahaan, Soroti Kejanggalan Audit

Rabu, 11 Maret 2026 | 20:10

Selengkapnya