Ilustrasi politik uang/Net
Pemilu Serentak 2019 disebut-sebut bukanlah Pemilu yang aspiratif mewakili suara rakyat. Sebab politik uang masih kerap terjadi dan mendominasi tahun ini.
Pengamat Politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, praktik politik uang di Indonesia dianggap hal lumrah oleh masyarakat.
Karenanya, menjadi tidak heran apabila mobilisiasi suara dengan politik uang masih mendominasi Pemilu 2019.
"Kecenderungannya begitu, saat Pemilu 2014 politik uang juga masif. Karena rakyat anggap politik uang wajar, dianggap berkah tiap lima tahunan. Soal pilihan politik itu lain hal, yang penting terima dulu duitnya," kata Adi saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (27/4).
Adi yang juga Dosen FISIP UIN Jakarta ini menjelaskan, selain faktor psikologi, masyarakat Indonesia masih terjebak dalam persepsi politik adalah soal logistik.
Karenanya, tidak heran apabila politik uang dianggap lumrah dan wajar.
Ia membeberkan, setidaknya terdapat dua kategori calon pemilih di Indonesia, yakni pemilih rasional dan pemilih emosional. Pemilih rasional, kata Adi, masih terbilang sedikit jumlahnya dibanding pemilih emosional.
"Partisipasi itu identik dengan pemilih rasional. Jumlahnya sedikit karena preferensi memilihnya didasarkan pada rasionalitas. Jenis pemilih ini ke TPS bukan karen uang atau logistik lainnya," kata Adi.
"Beda dengan pemilih yang (emosional) bisa dimobilisasi. Mereka datang ke TPS karena sogokan uang, beras, kerudung, dan logistik lainnya. Jumlah pemilih macam ini besar karena menaganggap politik logistik wajar," tandasnya.
