Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, yakni sekitar 40 persen dari total potensi panas bumi dunia. Namun dalam hal pengembangan, ternyata kita masih jauh tertinggal, karena hanya sekitar 7 persen (1.948,5 MW) dari seluruh potensi sumber daya dan cadangan panas bumi (28,5 GW) yang telah dimanfaatkan menjadi energi listrik.
Agar pemanfaatan tersebut meningkat, berbagai hal perlu dilakukan, termasuk mendukung pemerintah dalam memperbaiki dan menjalankan kebijakan, regulasi dan program yang sesuai konstitusi, sehingga target pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat dicapai.
Salah satu aspek penting yang diamanatkan konstitusi, UUD 1945, dalam pemanfaatan sumber daya alam Indonesia adalah tentang penguasaan negara. Di mana aspek pengelolaannya harus berada di tangan BUMN," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/4).
Saat ini, tiga BUMN yang mengelola sumber daya panas bumi yakni Pertamina Geothermal Energi (PGE), Geo Dipa Energi (GDE) dan PLN Geothermal, hanya menguasai sekitar 38,2% produksi PLTP nasional. Sisanya dikelola oleh perusahaan swasta nasional dan asing.
"Hal ini tentu masih jauh dari kondisi ideal konstitusional yang didambakan sehingga pengelolaan SDA tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi sebesar-besar kemajuan rakyat," tegasnya.
Marwan mengatakan, pengembangan panas bumi juga sebagai energi kearifan lokal. Sudah cukup sering terjadi, bahwa rakyat suatu daerah luput dari perhatian pemerintah untuk ikut menikmati eksploitasi sumber energi di daerahnya.
"Hal ini tidak boleh terulang pada sektor energi panas bumi. Masyarakat sekitar PLTP, bukan saja harus ikut menikmati energi yang dihasilkan, tetapi juga harus dilibatkan dalam setiap kesempatan memperoleh manfaat ekonomi-bisnis, sosial-budaya dan lingkungan. Termasuk juga dalam mempertahankan dan meningkatkan berbagai aspek kearifan lokal," paparnya.
Dengan berbagai manfaat pengembangan PLTP yang diperoleh masyarakat sekitar di sejumlah daerah saat ini, seperti terjadi di sekitar Lahendong, Ulubelu dan Kamojang, maka perbaikan terkait aspek kearifan lokal perlu terus dilakukan.
Disamping program intensifikasi guna menyasar lebih banyak populasi masyarakat di suatu PLTP, ekstensifikasi dan inovasi program-program CSR dan penerapan skema kearifan lokal perlu pula dikembangkan di PLTP lain yang belum menjalankan, termasuk di wilayah-wilayah yang akan dikembangkan.
