Banyak Kecurangan, BPP Prabowo-Sandi Bentuk Posko Pengaduan Masyarakat Di Sumut

Badan Pemenangan Provinsi Capres 02 Prabowo-Sandi wilayah SUmatera Utara membentuk posko pengaduan masyarakat sehubungan banyaknya pelanggaran di wilayah Sumut terkait pelaksanaa Pemilu 2019 baik dalam proses perhitungan suara di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten serta semua pelaksanaan proses pemilu.

"Kami sadar peran aktif masyarakat di Sumut, termasuk peran relawan di lapangan mulai perhitungan suara yang terus menerus melakukan pemantauan dan pengawasan secara berjenjang harus mendapat perhatian dan perlindungan akan pemahaman proses pemilu serta hak-haknya secara hukum," kata Irwansyah Gultom, ketua Tim Advokasi dan Hukum Posko Pengaduan Masyarakat di Jl. Setiabudi No. 39B Medan, Kamis (25/4).

"Seperti kita ketahui bersama banyak pelanggaran dan kecurangan. Seperti C-1 kosong, masih ada surat suara yang datang terlambat di beberapa TPS, belum lagi ditemukannya surat suara yang tidak cukup saat pembagian C-6 dan C-5. Secara massive keadaan ini dibiarkan," jelas Irwansyah Gultom.

"Fakta yang ada tersebut dapat dilihat melalui foto dan video yang beredar secara viral. Termasuk proses perhitungan sampai hasil perhitungan C-1 plano yang seharusnya ditampilkan secara terbuka untuk diketahui masyarakat, atau terkait hasil pengambilan gambar/foto pada C 1 hologram serta kecurangan-kecurangan lain," tuturnya.

Atas kondisi itu tim advokasi dan hukum Baan Pemenangan Provinsi Prabowo Sandi Sumatera Utara mengumumkan dan menyampaikan secara resmi bahwa tim advokasi dan hukum telah terbentuk serta bisa dihubungi di hotline 08161105605 dan whatsapp 083865258043," katanya.

"Pembentukan posko pengaduan ini tidak lain karena kami harus merespon dan menyikapi banyaknya peristiwa kecurangan dan pelanggaran pemilu di tengah masyarakat sebagaimana yang menjadi haknya untuk tahu dan tetap mengawal pesta demokrasi ini secara adil, jujur dan kelangsungan demokrasi negara ini," tegasnya.

Harapannya, kata dia, agar masyarakat luas dapat segera melaporkan dan menyampaikan informasi yang terjadi terkait proses perhitungan suara dan pengawalannya secara damai. "Semoga pembentukan ini memberikan manfaat dan pejelasan kepada masyarakat luas," pungkasnya.