Berita

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir/Net

Nusantara

Jangan Sampai Pemilihan Dirut BJB Sarat Kepentingan Politik

KAMIS, 25 APRIL 2019 | 13:51 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Jajaran komisaris dan direksi Bank BJB yang akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 30 April 2019 diminta untuk melakukan pembahasan secara optimal terkait kinerja bank itu.

Dalam RUPS nanti terdapat agenda untuk memilih direktur utama bank terbesar Jawa Barat tersebut yang saat ini hanya dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir mengatakan, jangan sampai pemilihan Dirut Bank BJB sarat akan kepentingan politik atau pribadi salah satu tokoh di Jabar. Karena hal itu dapat menciderai martabat bank kebanggaan warga Jabar.


Politikus asal Partai Gerindra ini pun menilai kinerja bank BJB bilamana dilihat dari pertumbuhan bisnis tidak menunjukkan peningkatan, padahal target bisnis sudah dikecilkan.

"Info periode bisa dicek dari pencapaian target di cabang-cabang, sebagian besar tidak tercapai dan berbeda dengan semangat pencapaian target di tahun sebelumnya," ujar Syahrir dalam keterangannya, Kamis (25/4).

Selain itu di zaman era kepemimpinan Plt Dirut Jabar yang sekarang Kualitas Kredit Nermasalah (NPL) secara umum meningkat dibarengi dengan penurunan porfolio kredit terutama di segmen Komersial, KPR, dan UMKM yang menuntut peningkatan pencadangan CKPN.

"Kualitas pelayanan nasabah dirasakan menurun, seiring dengan penurunan motivasi dan semangat/gairah kerja pegawai yang disebabkan oleh suasana kerja yang tidak kondusif oleh perilaku ini juga menjadi penghambat, kredit menurun dan penghimpunan dana didominasi oleh deposito, sedangkan penyaluran kredit diberikan dengan NIM yang tipis," tuturnya.

Selain minimnya target, sejumlah catatan juga diberikan Syahrir terkait kurang efisien dam sinerginya antar hubungan intra lembaga di Bank milik warga Jabar tersebut.

"Pelaksanaan bisnis dan operasional Bank BJB dinilai belum efisien, masih banyak pemborosan yang sebenarnya bisa diminimalkan, sehingga BOPO tidak berada di atas 80 persen. Tidak ada upaya strategis yang dilakukan berupa program efisiensi dan optimalisasi anggaran biaya," ungkap Syahrir.

"Budaya perusahaan Go Spirit tidak dilanjutkan, seperti program penguatan budaya, program ide kreatif dan innovatif, execution program, budaya hidup sehat, program literasi bjb pustakaku, program pegawai berakhlak mulia, sehigga tanpa disadari kurang keharmonisan diantara pimpinan dan bawahan apalagi menjadi change champion/change leader bagi pegawai bank bjb terjadi kembali," imbuhnya.

Syahrir pun menambahkan, memimpin Bank BJB sama seperti mengendarai mobil, dimana semua tergantung yang menyupir.

"Jadi saya rasa Pemprov perlu mencermati lebih dalam lagi soal kemajuan BJB. Jangan sampai salah memilih SDM yang tidak bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan Jawa Barat," tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya