Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Banyak Korban Berjatuhan, Pemerintah Diminta Evaluasi Model Pemilu Serentak

RABU, 24 APRIL 2019 | 07:51 WIB | LAPORAN:

Gugurnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pemilu serentak berlangsung harus segera disikapi serius oleh pemerintah dengan mengevaluasi langsung model pemilu serentak.

Begitu kira-kira pendapat dari Pengamat Komunikasi Politik asal UGM, Nyarwi Ahmad dalam melihat peristiwa banyaknya korban jiwa usai pemilu 2019.

"Evaluasi terkait hal tersebut sangat diperlukan. Evaluasi juga diperlukan tentang perlu tidaknya model penyelenggaraan pemilu serentak seperti kemarin. Yang dipertanyakan, seberapa model seperti ini efektif,  seberapa siap para penyelenggara dengan model pemilu seperti ini?," tandas Nyarwi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/4).


Selain berdampak dengan jatuhnya korban jiwa, kebanyakan petugas KPPS diduga kelelahan karena penghitungan suara yang jadi satu antara pilpres dan pileg.

Itu sebabnya harus ada perhitungan yang tepat dalam pemilu yang dilakukan secara serentak di masa mendatang, agar tidak terjadi hal seperti ini lagi.

"Apa saja konsekuensi adminstratif/logistik dan politik akibat penggabungan pileg dan pilpres baik di pusat dan di daerah? Semua itu, perlu dievaluasi kembali," tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya