Berita

Taufan Tuarita/Net

Politik

KPU Diminta Selesaikan Kekeliruan Data, PB HMI Minta Kader Untuk Siaga Satu

RABU, 24 APRIL 2019 | 02:06 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membenahi kekeliruan input perhitungan suara dalam website KPU.

Sebab informasi yang keliru, ujar Sekretaris Jenderal PB HMI Taufan Tuarita bisa berakibat fatal dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Terkait situasi masyarakat pasca pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019, PB HMI meminta kepada seluruh kader untuk Siaga 1, tetap menjaga marwah organisasi dan memegang teguh sikap independen,” ujar Taufan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/4) sore.


Kata Taufan, terkait kekeliruan perhitungan suara yang di input website KPU, penyelenggara Pemilu wajib menjelaskan kepada publik secara transparan mengapa sampai terjadi.

“KPU tidak boleh keliru. Sebagai penyelenggara satu-satunya yang menjadi rujukan masyarakat dalam Pemilu, tidak boleh lalai. Secara berjenjang, mereka harus bekerja profesional,” jelasnya.

Jadi, lanjut Taufan, KPU harus menyelesaikan berbagai tudingan kecurangan yang terjadi dalam proses pengimputan data hasil Pemilu serentak 2019.
 
“Jika KPU melakukan pembiaran dan lalai secara berkelanjutan, bisa menimbulkan gejolak besar di masyarakat. Ini bisa berakibat retaknya persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Sekretaris Jenderal PB HMI mengingatkan.

Sikap PB HMI, sambung mantan Bendahara Umum PB HMI ini sangat jelas. Terkait Pileg dan Pilres 2019, secara kelembagaan siap mengawal hasil perhitungan suara hingga selesai dan tetap teguh memegang independensi.
 
Taufan menekankan bahwa KPU harus tetap berpegang teguh terhadap tugasnya dalam proses perhitungan suara, yakni tetap independen, jujur, dan transparan agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.

“PB HMI akan mengawal KPU untuk menuntaskan tugasnya secara independen, jujur, dan transparan,” pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya