Berita

Taufan Tuarita/Net

Politik

KPU Diminta Selesaikan Kekeliruan Data, PB HMI Minta Kader Untuk Siaga Satu

RABU, 24 APRIL 2019 | 02:06 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membenahi kekeliruan input perhitungan suara dalam website KPU.

Sebab informasi yang keliru, ujar Sekretaris Jenderal PB HMI Taufan Tuarita bisa berakibat fatal dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Terkait situasi masyarakat pasca pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019, PB HMI meminta kepada seluruh kader untuk Siaga 1, tetap menjaga marwah organisasi dan memegang teguh sikap independen,” ujar Taufan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/4) sore.


Kata Taufan, terkait kekeliruan perhitungan suara yang di input website KPU, penyelenggara Pemilu wajib menjelaskan kepada publik secara transparan mengapa sampai terjadi.

“KPU tidak boleh keliru. Sebagai penyelenggara satu-satunya yang menjadi rujukan masyarakat dalam Pemilu, tidak boleh lalai. Secara berjenjang, mereka harus bekerja profesional,” jelasnya.

Jadi, lanjut Taufan, KPU harus menyelesaikan berbagai tudingan kecurangan yang terjadi dalam proses pengimputan data hasil Pemilu serentak 2019.
 
“Jika KPU melakukan pembiaran dan lalai secara berkelanjutan, bisa menimbulkan gejolak besar di masyarakat. Ini bisa berakibat retaknya persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Sekretaris Jenderal PB HMI mengingatkan.

Sikap PB HMI, sambung mantan Bendahara Umum PB HMI ini sangat jelas. Terkait Pileg dan Pilres 2019, secara kelembagaan siap mengawal hasil perhitungan suara hingga selesai dan tetap teguh memegang independensi.
 
Taufan menekankan bahwa KPU harus tetap berpegang teguh terhadap tugasnya dalam proses perhitungan suara, yakni tetap independen, jujur, dan transparan agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.

“PB HMI akan mengawal KPU untuk menuntaskan tugasnya secara independen, jujur, dan transparan,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya