Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Islam (IsmahiI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar bersikap lebih profesional dalam penyelenggaraan tahapan lanjutan Pemilu.
Imbauan itu disampaikan Kordinator Hukum dan Informasi Pengurus Pusat Ismahi, Carto, seperti dilansir RMOL Jabar, Selasa (23/4).
Carto mengatakan, suhu politik pasca Pemilu 2019 dinilai sangat memprihatinkan. Benang persatuan dan kesatuan masih saja bercerai berai. Masing-masing pendukung, bahkan paslon saling mengklaim kemenangan yang membuat rakyat jadi bingung.
"Masyarakat juga dibuat bingung dengan pemberitaan dari berbagai media terkait dengan perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019," ujar Carto.
Kondisi bertambah rumit disebabkan akses rekap hasil perolehan suara yang dipublikasikan di situs KPU masih belum valid.
Carto mengatakan, jika kondisi ini terus berlanjut, realitas sosial di masyarakat akan semakin tergerus.
"Kondisi yang demikian menimbulkan kegaduhan antar barisan pendukung paslon dan juga berpotensi menciptaka kegaduhan di masyarakat Indonesia," ujarnya.
Prihatin dengan kondisi tersebut Carto, atas nama Pengurus Pusat Ismahi menyampaikan beberapa pernyataan sikap.
Pertama, mengecam para pihak yang menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kedua, mendesak para barisan pendukung, baik di TKN 01 maupun barisan pendukung BPN 02 untuk tidak mengklaim kemenangan secara sepihak dan menunggu keputusan resmi penyelenggara Pemilu.
“Ketiga mendesak para penyelenggara pemilu, KPU RI dan Bawaslu RI agar lebih Profesional dalam penyelenggaraan tahapan lanjutan pemilu," tegas Carto.
Pengurus Pusat Ismahi juga mengajak seluruh elemen bangsa mulai TNI, Polri, LSM, mahasiswa dan masyarakat untuk terus mengawal proses pemilu agar berjalan dengan baik.
“Terakhir, mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak melakukan provokasi dan tidak mudah terprovokosi demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia," pungkasnya.
