SISTEM demokrasi kita ternyata melahirkan banyak pedagang di dunia politik, padahal yang diperlukan untuk kemajuan negara dan kemakmuran rakyatnya adalah para pemimpin di semua tingkatan.
Pertanyaannya: apa bedanya pedagang dengan pemimpin? Marilah kita gunakan ilustrasi di bawah untuk melihat perbedaannya. Seorang pemimpin saat menghadapi bahaya akan bergerak ke depan dan rakyatnya didorong ke belakang, sementara kalau pedagang akan bersikap sebaliknya, mundur ke belakang dan membiarkan rakyatnya berada di depan. Dengan kalimat berbeda bisa juga diungkapkan; saat menghadapi peluang rezeki seorang pedagang akan maju ke depan dan rakyatnya didorong ke belakang; sementara kalau pemimpin akan bersikap sebaliknya, ia akan mundur ke belakang dan memberi kesempatan rakyatnya maju ke depan.
Ada beberapa indikator yang bisa digunakan sebagai bukti panggung politik kita didominasi oleh figur-figur pedagang. Mengingat partai politik merupakan pilar utama demokrasi, maka indikator-indikator yang dipilih bersumber pada fenomena yang terjadi di sebagian besar partai politik. Dengan asumsi, bila parpol baik maka demokrasi kita akan baik, begitu juga sebaliknya.
Pertama, proses kaderisasi di banyak partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara proses rekrutmen umumnya tanpa seleksi dan tanpa kriteria sama sekali. Motivasi mayoritas mereka yang bergabung ke partai politik, pada umumnya ingin menjadi anggota DPR, DPRD, bupati/walikota, gubernur/mentri dan seterusnya. Kalau yang belum punya pekerjaan, ingin mendapatkan pekerjaan, sementara pengusaha yang bergabung umumnya ingin mendapatkan akses agar bisa mendapatkan projek yang didanai APBN atau APBD. Setidaknya bisnis yang ditekuninya mendapatkan dukungan politik dari partainya.
Kedua, maraknya transfer politisi menjelang pilkada dan pileg. Partai politik kita saat ini mirip dengan sepakbola. Bedanya, jika transfer antar pemain di sepak bola, club temptanya bernaung dilibatkan, sementara di dunia politik, transfer politisi tanpa sepengetahuan partai asal. Karena itu istilah yang lebih tepat adalah "pembajakan".
Bagi partai politik baru, cara ini merupakan cara paling mudah, murah, dan aman dalam upaya mendapatkan kursi di DPR, sekaligus cara paling sederhana untuk meningkatkan perolehan kursi, sekedar untuk menyelamatkan diri dari ancaman tidak lolos parliamentary threshold. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma eksistensi parpol sangat ditentukan oleh keberadaannya di DPR khususnya DPR RI.
Ketiga, promosi jabatan di partai politik dan jabatan-jabatan publik pada umumnya, baik di legislatif maupun di eksekutif, termasuk di parpol itu sendiri, tidak sepenuhnya berdasarkan merit system . Akan tetapi lebih mempertimbangkan kemampuan seseorang untuk berkonstribusi terhadap partai baik sebelum maupun sesudah menjabat nanti.
Keempat, dalam melakukan koalisi atau dalam memilih calon kepala daerah termasuk capres dan cawapres, tidak sepenuhnya berdasarkan ideologi atau kriteria ideal. Akan tetapi lebih karena faktor logistik yang dimilikinya, tingkat popularitas dan akseptabilitasnya di masyarakat sebagai modal awal untuk menang. Karena pada umumnya pimpinan partai ingin ikut yang menang.
Kelima, tidak banyak partai politik yang siap bertahan sebagai oposisi. Berada di barisan oposisi menyebabkan seretnya keran dan tertutupnya sumber-sumber dana yang dibutuhkan untuk keperluan pengelolaan partai. Di sisi lain, siapapun yang keluar sebagai pemenang berkepentingan merangkul sebanyak mungkin partai-partai yang memiliki kursi di DPR. Hal ini diperlukan untuk mengamankan agenda politik dan program kerjanya, agar tidak terganggu atau menemui hambatan khususnya saat mengajukan anggaran yang memerlukan persetujuan parlemen.
Keenam, partai-partai politik besar yang memiliki daerah subur, banyak yang melelang peluang yang dimilikinya, baik dalam Pileg maupun Pilkada. Siapa yang berani mengajukan penawaran paling tinggi, maka ia akan memiliki peluang paling besar untuk mendapatkan tiket untuk bertanding. Kalau pada Pileg, biasanya para caleg memperebutkan nomor urut 1. Tidak penting lagi kader partai atau bukan. Kalau yang bersangkutan ternyata orang luar, maka tinggal dibaptis menjadi kader partai, cukup dengan prosesi pemakaian baju atau penyerahan atribut partai di depan publik.
Dari sejumlah indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar para tokoh partai atau pejabat publik baik di eksekurif maupun legislatif, merasa atau mengklaim dirinya sebagai pemimpin, akan tetapi pada hakikatnya atau sejatinya mereka hanyalah seorang pedagang.
Terbukti dari yang semula miskin, setelah menjadi pejabat akan menjadi kaya. Sedangkan yang sudah kaya semakin kaya. Padahal kalau merujuk pada contoh yang diberikan Rasulullah dan para sahabat, setelah menjadi pemimpin justru yang kaya berubah menjadi miskin. Karena harta yang dimilikinya ikut didermakan demi kemajuan negara dan kemakmuran rakyatnya.
