Jokowi dan Prabowo Subianto/Net
PEMILU baru saja usai dan kini waktunya menunggu penghitungan dari KPU untuk secara resmi mengumumkan siapa kelak akan menjadi presiden dan wakil presiden masa periode 2019- 2024.
Namun ada yang mesti kita koreksi kembali mengenai penyelenggaraan pilpres langsung seperti ini. Pertanyaannya apakah pilpres langsung seperti ini merupakan amanat Pancasila atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan apa yang digariskan para pendiri bangsa?
Jika mau jujur dan merefleksikan keadaan bangsa saat ini, Pilpres langsung yang telah berjalan dari tahun 2004 ini telah melenceng dari jalur ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila.
Sayangnya, para elit politik sejak 2004 melalui proses amandemen UUD 1999- 2002 telah mengelabui rakyat bahwa pilpres langsung merupakan bentuk demokrasi yang mutahir. Padahal, pilpres langsung seperti ini sangat memuat unsur Liberal dengan penekanan pada "one man one vote". Dalam demokrasi liberal yang sedang berlangsung saat ini, elemen hikmah kebijaksanaan diabaikan begitu saja, dan lembaga MPR tidak lagi menjadi poros representasi kedaulatan rakyat.
Pancasila, sila ke-4 jelas menekankan demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal, karena prinsip kerakyatan yang dipilih merupakan refleksi diri atas hikmah kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh para wakil rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Gilanya, melalui manipulasi perubahaan UUD 1945 itu lembaga MPR tidak lagi punya kekuasaan apapun, padahal salah satu fungsi pentingnya adalah sebagai lembaga yang memberi mandat kepada presiden dan wakil presiden untuk menjalankan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehingga jika lembaga eksekutif tidak menjalankan tugasnya dengan benar, maka mandat dari rakyat bisa dicabut. Namun sekarang dengan demokrasi liberal, GBHN pun hilang dan arah pembangunan bangsa semakin tidak jelas. Berbeda rezim berbeda pula arah bangsa ini. Sehingga pembangunan bangsa menjadi semakin amburadul.
Perlu diketahui demokrasi yang liberal ini memungkinkan eksekutif melakukan apa saja (executive heavy) tanpa mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan. Setiap 5 tahun sekali rakyat hanya menjadi pemain pinjaman untuk mengantarkan segelintir orang masuk dalam pusaran kekuasaan.
Alih- alih 'pesta demokrasi', kini pilpres langsung yang menyebabkan banyak masalah ini malah dianggap pemilu yang paling demokratis. Lebih konyolnya banyak juga elite yang mengganggap pemilu langsung ini cerminan dewasanya demokrasi. Padahal jelas-jelas para pendiri bangsa telah menciptakan suatu sistem, yaitu sistem MPR yang melampaui trias politica. Artinya kita mempunyai ciri khas demokrasi yang sesuai dengan Pancasila yaitu sistem MPR.
Namun dewasa ini, pemilu langsung terus dilaksanakan tanpa ada evaluasi apakah sistem yang berlangsung sekarang sesuai dengan Pancasila atau tidak.
Sistem pemilu sekarang ini selain telah mengeluarkan dana yang begitu besar, di sisi lain juga membuat keretakan keharmoniskan bermasyarakat. Kita dalam 5 tahun sekali dipaksa untuk bertengkar satu sama lain. Lalu masihkah sistem seperti ini layak dipertahankan?
Jawabannya tentu tidak layak. Artinya jangan sampai euforia Pilpres langsung ini membuat legitimasi atas hilangnya demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Di mana-mana orang berbicara Pancasila, namun tak sadar bahwa pada perhelatan pergantian kekuasaan dengan sistem yang berlaku saat ini telah mencederai Pancasila.
Akhirnya, sebenarnya kita harus segera melakukan evaluasi atas Pilpres langsung yang menjadi corong demokrasi liberal ini.
Dwi Gema Kumara Anggota Gerakan Pemantapan Pancasila, Alumni Filsafat UI
