Pengamat: KPU Gagal Hadirkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu Yang Baik

Profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak cukup hanya menyatakan netral terkait adanya dugaan kecurangan berupa surat suara dicoblos di Malaysia. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut ada tindakan nyata untuk memperbaiki standart operasional.

Begitu pandangan analis politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/4).

“Untuk kasus Malaysia, seharusnya KPU menghentikan seluruh aktifitas pemilihan sampai persoalan ini usai, atau setidaknya dengan catatan mengulang seluruh proses yang sudah berlangsung,” kata Dedi.

Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) ini melihat, efek aktifitas kecurangan di Malaysia dan beberapa hambatan lain memperlihatkan adanya penurunan kinerja komisioner KPU saat ini.

“KPU gagal menghadirkan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik dengan keamanan standar. Sehingga ini menjadi catatan buruk bagi komisioner existing,” ujarnya.

Terlepas itu semua, Dedi meminta ada pihak yang bertanggung jawab sementara selama pelaku kejahatan Pilpres di Malaysia itu belum diketahui.

“Layak dijadikan opsi ketua PPLN malaysia menanggung beban moral dan administratif,” pungkasnya.