SEBERAPA akurat big data bisa memprediksi hasil pilpres? Pertanyaan itu muncul menyusul rilis riset big data Evello yang menyimpulkan: PILPRES SUDAH SELESAI. Prabowo-Sandi akan menjadi Presiden-Wakil Presiden RI 2019-2024.
Kesimpulan tim riset Evello itu sungguh sangat berani di tengah pembentukan opini besar-besaran oleh sejumlah lembaga survei dari istana: Kemenangan Jokowi sudah tidak terbendung.
Berdasarkan riset big data yang dikumpulkan melalui media online dan medsos antara lain facebook, google, twitter, dan youtube (6-13 April), Evello memprediksi pasangan Jokowi-Ma’ruf akan memperoleh suara 44,128 persen, dan Prabowo-Sandi 55,872 persen.
Sebelum Evello riset big data yang dilakukan oleh Menara Digital pada periode 11-24 Maret juga menghasilkan angka yang sama. Pasangan Jokowi-Ma’ruf memperoleh 44,4 persen dan Prabowo-Sandi 55,6 persen. Angkanya nyaris sama dengan hanya selisih 0 sekian persen.
Riset menggunakan percakapan di medsos untuk memprediksi hasil pilpres, sesungguhnya bukan hal yang baru. Pada Pilpres 2014 Politica Wave juga dengan akurat memprediksi kemenangan Jokowi-Jusuf Kalla.
Dari pemantauan percakapan di medsos Poltica Wave memprediksi Jokowi-JK 53,8 persen dan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa 46,2 persen. Hasil perhitungan akhir KPU Jokowi-JK 53,15 persen, Prabowo-Hatta 46,85 persen.
Prediksi Politica Wave meleset pada Pilkada DKI putaran dua 2017. Mereka memprediksi Ahok-Djarot akan memenangkan pilkada dengan angka 52,72 persen.
Di AS pada Pilpres 2016 lembaga riset big data People’s Pundit Daily (PPD) juga berhasil dengan sangat akurat memprediksi kemenangan Trump atas Hillary Clinton. Prediksi PPD Trump 48, 4 persen, Hillary 47, 8 persen.
Berbeda dengan sistem penghitungan suara di Indonesia, di AS selain suara pemilih (
popular vote) juga diperhitungkan suara elektoral (
electoral vote). Hillary menang dari total suara pemilih, namun kalah secara elektoral. Dia kalah dalam pilpres.
Bias lembaga surveiBagaimana kita membandingkan hasil big data dengan lembaga survei yang banyak memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Penjelasan yang paling mudah dipahami sebagai berikut:
Pertama, kredibilitas lembaga survei di Indonesia, khususnya lembaga survei istana (LSI) sudah kehilangan kredibilitas. Mereka diduga memainkan data karena selain sebagai pollster, juga merangkap konsultan politik petahana.
Adanya penggelembungan angka oleh lembaga survei tersebut setidaknya tercermin dari polemik antara Denny JA dengan peneliti senior Litbang Kompas Bambang Setiawan.
Denny menyerang habis data survei Kompas karena hanya menyebut elektabilitas Paslon 01 di bawah 50 persen. Sementara dia sudah mengumumkan angkanya mendekati 60 persen dan pasti memenangkan pilpres.
Kedua, lembaga survei di Indonesia mempunyai catatan buruk berkali-kali meleset sangat jauh prediksinya. Paling mencolok pada Pilkada Serentak 2018. Di Jabar dan Jatim melesetnya sampai 20 persen.
Ketiga, pada survei konvensional ada kecenderungan responden menyembunyikan pilihannya karena ada semacam kekhawatiran. Sementara di medsos publik lebih bebas mengekspresikan sikapnya.
Pemilih malu-malu alias tidak menyebutkan pilihannya secara terbuka juga terjadi pada Pilpres AS 2016. Pemilih Trump banyak yang tidak terbuka. Kalangan kulit putih khawatir akan di-
bully juga menunjukkan pilihannya kepada Trump.
Fenomena semacam ini dalam teori perilaku pemilih (
voting behavior) disebut sebagai
Bradley effect. Pada tahun 1982 seorang kandidat kulit hitam Tom Bradley diprediksi akan memenangkan kursi Gubernur California. Semua lembaga survei mempunyai kesimpulan yang sama. Namun Bradley kalah dan yang menang kandidat kulit putih.
Dengan tekanan dan ancaman yang begitu massif oleh birokrasi dan aparat keamanan, pada Pilpres 2019 banyak pemilih yang tidak berani menyatakan pilihannya secara terbuka (
silent voters).
Mereka ini adalah para pegawai negeri sipil, terutama para guru sekolah di daerah, pegawai BUMN, keluarga Polri dan TNI. Para pengusaha yang takut bisnisnya diganggu. Masuk dalam kelompok ini aparat desa dan rakyat kecil di pedesaan, terutama di Jawa.
Ancaman, tekanan dan kecurangan akan sangat besar pengaruhnya. Hal itu jelas tidak terbaca dalam big data. Lembaga Survei Istana tentu saja bisa membacanya. Karena itu mereka menggelembungkan angka elektabilitas petahana. Targetnya untuk menjustifikasi kemenangan yang diperoleh dengan cara curang.
Namun melihat antusiasme dan militansi pemilih, naga-naganya arus besar perubahan itu sulit dicegah, termasuk dengan kecurangan yang gila-gilaan sekalipun.
Pemerhati politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio sudah mengingatkan. Jangan kaget bila hasil pilpres jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh lembaga survei.
So….Rakyat Indonesia, bersiap-siaplah menerima kejutan besar dalam dua hari ke depan!
