Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Penggunaan Huruf Arab Pegon Bukan Simbol Politik Aliran

SENIN, 15 APRIL 2019 | 01:43 WIB | LAPORAN:

Penggunaan huruf Arab Pegon bertuliskan Tetap Jokowi pada ikat kepala maupun kaos selama masa kampanye bukan merupakan simbol dari politik aliran.

"Huruf pegon justru dipakai sebagai perlawanan terhadap penggunaan aksara Arab yang selama ini dianggap simbol politik aliran atau politik identitas," kata Koordinator Rumah Pergerakan Gus Dur (RPGD) Yenny Wahid kepada wartawan, Minggu (14/4).

Yenny merespons pertanyaan seputar penggunaan huruf Arab Pegon pada ikat kepala dan kaos yang, selama masa kampanye Pilpres 2019 sering dipakai relawan RPGD, termasuk dirinya sendiri.  


"Ada kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang menggunakan aksara Arab untuk memecah belah bangsa, bukan mempersatukan seperti asalnya. Atribut bertuliskan huruf Arab yang dibawa massa dipakai sebagai penunjuk politik aliran. Bahkan, persaingan kedua calon presiden pun dinilai dari identitas ke-Islamannya," paparnya.

Yenny menjelaskan, dalam sejarahnya, huruf Arab adalah salah satu dari ribuan aksara dari berbagai bangsa di dunia yang oleh bangsa Arab digunakan tidak hanya untuk kepentingan agama. Tetapi juga keperluan ekonomi, politik, dan urusan kehidupan lainnya.

Istilah Arab Pegon sendiri berawal dari modifikasi huruf Arab untuk menuliskan bahasa Melayu, Jawa, Sunda serta bahasa daerah lainnya. Tulisan itu berkembang setelah Islam menjadi agama mayoritas di Nusantara.

"Sebelumnya suku-suku bangsa di kepulauan Nusantara menggunakan aksara Pallawa dari bahasa Sansekerta yang berasal dari India Selatan," ujar puteri Presiden ketiga RI KH Abdurrahman Wahid itu.  

Dalam pemaknaan lebih luas, penggunaan huruf Arab pegon dalam konteks kekinian tidak lepas dari upaya melestarikan kekayaan budaya Nusantara.

"Kita dituntut sigap mengantisipasi perubahan cepat yang muncul sebagai dampak revolusi industri 4.0. Namun kita tetap tidak boleh menangggalkan kearifan lokal, bahkan hingga ke tingkat penggunaan Arab Pegon," imbuh Yenny.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya