Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Sani: Baru Ini Ada Yang Politisasi Pembangunan Ekonomi Syariah Dan Produk Halal

MINGGU, 14 APRIL 2019 | 22:39 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Pembangunan sistem ekonomi dan keuangan syariah serta produk halal sudah dikerjakan jauh sebelum Joko Widodo jadi presiden dan Maruf Amin jadi Ketua MUI. Untuk itu, tidak baik membawa bawa dan mengklaim keberhasilan itu ke dalam wilayah kampanye.

"Pembangunan sistem ekonomi syariah serta menjadikan produk halal kita mendunia, itu sudah berlangsung sejak sebelum Jokowi jadi presiden dan Maruf Amin jadi Ketua MUI. Sejak dulu. jadi, baru ini ada yang mempolitisasi produk halal," kata aktivis PA 212 Ustaz Sani Abdul Fatah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/4).

Untuk bisa membangun standar halal yang bagus dan diakui dunia, lanjut Sani, itu semua dilakukan para ahli yang telah bekerja dengan baik.


"Para ahli sudah bekerja dengan baik. Untuk apa itu dijadikan jualan kampanye oleh satu pihak aja?" tanya sani.

Sebelumnya dalam debat kandidat Minggu (13/4) malam, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Maruf Amien mengatakan sudah lama membangun ekonomi keuangan syariah serta produk halal. Untuk kedepan, lanjut Maruf, Pemerintah Jokowi-Maruf akan memfokuskan pada pembangunan sistem perbankan syariah terbesar di dunia.

"Sebenarnya kita sudah lama membangun soal ekonomi keuangan syariah dan juga produk-produk halal dan sekarang sudah banyak hasil yang dicapai bahkan produk suku kita terbesar sekarang di dunia lebih besar dari produk produk negara lain karena itu kita bertekad agar perbankan kita juga menjadi terbesar di dunia dan juga asuransi kita pasar modal kita menjadi terbesar di dunia." kata Maruf.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya