Berita

Ilustrasi

Nusantara

Lahan Hijau Kampung Adat Cireundeu Semakin Terancam

KAMIS, 11 APRIL 2019 | 06:58 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Lahan hijau di Kampung Adat Cireundeu, RW 10, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, semakin tergerus pembangunan perumahan dan digunakan arena offroad.

Setelah Gunung Gajah Langu seluas enam hektar tepat berada di atas Cireundeu digunduli oleh pengembang. Kini, giliran Gunung Pasir Panji di bawah Cireundeu yang dirusak untuk dijadikan arena offroad.

Berdasarkan pantauan, lokasi pembukaan jalur offroad itu tepat berada di sebrang area pembangunan perumahan. Ada satu unit alat berat di sana. Kemungkinan, alat berat itu merupakan alat yang digunakan untuk menggunduli lahan.


Gunung yang awalnya asri oleh berbagai macam flora sekarang nampak terlihat merah dengan tanah, meski tak seluruhnya digunduli. Tapi tetap saja adanya track offroad itu jelas merusak ekosistem di sana.

Sesepuh Kampung Adat Cireundeu, Abah Widi menuturkan, sebetulnya warga sangat menyayangkan dengan adanya penggundulan gunung yang merupakan area hijau itu. Terlebih lagi, lahan track offroad itu sangat berdekatan dengan lokasi musibah longsor sampah beberapa tahun lalu.

"Itu bukannya sekitar satu bulan lalu, baru di uji coba untuk track offroad. Kita sebagai warga, sangat menyayangkan apalagi kaitannya dengan alam. Apalagi dulu pernah longsor, terus di atas pemukiman juga udah gundul sama perumahan," ujar Abah Widi, Rabu (10/4).

Diakui Abah Widi, sebelum lahan hijau itu dibongkar, belum ada itikad baik dari pihak yang membongkar Gunung Pasir Panji. Misalkan, diajak bertemu untuk memberikan penjelasan terkait tujuan dibongkarnya lahan hijau itu.

"Sebenarnya belum pernah ada pertemuan. Kalau menurut saya kan, legalitasnya juga harus jelas," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Mochammad Ronny mengakui, pihaknya sudah mengetahui adanya kegiatan pembangunan jalur offroad di Gunung Pasir Panji di Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Namun, pihaknya tak memiliki kewenangan sepenuhnya terhadap lahan tersebut. Sebab, status tanahnya masih quo alias pembekuan.

"Status quo. Kita gak punya kewenangan, masih dikuasai Provinsi Jabar," kata Ronny, saat ditemui di Pemkot cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Rabu (10/4).

Pihaknya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Pemprov Jawa Barat. Termasuk soal legalitas pembuatan track offroad yang menggerus lahan di sana.

Dalam waktu dekat, kata dia, pemkot akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait pemanfaatan lahan tersebut.

"Akan dikonfirmasi ke Pemprov, terutama soal pemanfaatannya. Statusnya belum jelas mau digunakan buat apa," jelasnya.

Jika memiliki kewenangan penuh, kata Ronny, pihaknya ingin agar itu masuk kawasan hijau, yang berfungsi sebagai wilayah resapan air. Sebab jika ada penggundulan seperti sekarang, malah dikhawatirkan akan mengurangi resapan air di Kota Cimahi.

"Saya setuju kalau itu jadi zona hijau," ucapnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya