Berita

Ilustrasi

Nusantara

Lahan Hijau Kampung Adat Cireundeu Semakin Terancam

KAMIS, 11 APRIL 2019 | 06:58 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Lahan hijau di Kampung Adat Cireundeu, RW 10, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, semakin tergerus pembangunan perumahan dan digunakan arena offroad.

Setelah Gunung Gajah Langu seluas enam hektar tepat berada di atas Cireundeu digunduli oleh pengembang. Kini, giliran Gunung Pasir Panji di bawah Cireundeu yang dirusak untuk dijadikan arena offroad.

Berdasarkan pantauan, lokasi pembukaan jalur offroad itu tepat berada di sebrang area pembangunan perumahan. Ada satu unit alat berat di sana. Kemungkinan, alat berat itu merupakan alat yang digunakan untuk menggunduli lahan.


Gunung yang awalnya asri oleh berbagai macam flora sekarang nampak terlihat merah dengan tanah, meski tak seluruhnya digunduli. Tapi tetap saja adanya track offroad itu jelas merusak ekosistem di sana.

Sesepuh Kampung Adat Cireundeu, Abah Widi menuturkan, sebetulnya warga sangat menyayangkan dengan adanya penggundulan gunung yang merupakan area hijau itu. Terlebih lagi, lahan track offroad itu sangat berdekatan dengan lokasi musibah longsor sampah beberapa tahun lalu.

"Itu bukannya sekitar satu bulan lalu, baru di uji coba untuk track offroad. Kita sebagai warga, sangat menyayangkan apalagi kaitannya dengan alam. Apalagi dulu pernah longsor, terus di atas pemukiman juga udah gundul sama perumahan," ujar Abah Widi, Rabu (10/4).

Diakui Abah Widi, sebelum lahan hijau itu dibongkar, belum ada itikad baik dari pihak yang membongkar Gunung Pasir Panji. Misalkan, diajak bertemu untuk memberikan penjelasan terkait tujuan dibongkarnya lahan hijau itu.

"Sebenarnya belum pernah ada pertemuan. Kalau menurut saya kan, legalitasnya juga harus jelas," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Mochammad Ronny mengakui, pihaknya sudah mengetahui adanya kegiatan pembangunan jalur offroad di Gunung Pasir Panji di Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Namun, pihaknya tak memiliki kewenangan sepenuhnya terhadap lahan tersebut. Sebab, status tanahnya masih quo alias pembekuan.

"Status quo. Kita gak punya kewenangan, masih dikuasai Provinsi Jabar," kata Ronny, saat ditemui di Pemkot cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Rabu (10/4).

Pihaknya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Pemprov Jawa Barat. Termasuk soal legalitas pembuatan track offroad yang menggerus lahan di sana.

Dalam waktu dekat, kata dia, pemkot akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait pemanfaatan lahan tersebut.

"Akan dikonfirmasi ke Pemprov, terutama soal pemanfaatannya. Statusnya belum jelas mau digunakan buat apa," jelasnya.

Jika memiliki kewenangan penuh, kata Ronny, pihaknya ingin agar itu masuk kawasan hijau, yang berfungsi sebagai wilayah resapan air. Sebab jika ada penggundulan seperti sekarang, malah dikhawatirkan akan mengurangi resapan air di Kota Cimahi.

"Saya setuju kalau itu jadi zona hijau," ucapnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya