Tim Informasi dan Teknologi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mendesak Komisi Pemilihan Umum segera melakukan investigasi terhadap kemungkinan adanya peretas atau hacker yang mengacaukan daftar pemilih tetap (DPT).
Pasalnya, banyak DPT yang ditemukan invalid dan tidak logis.
Begitu disampaikan Juru Bicara IT BPN Agus Maksum saat membeberkan DPT bermasalah dalam pernyataan sikap bertema 'DPT Bermasalah: Pemilu 2019 Berpotensi Chaos' di Ruang KK III, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (9/4).
Menurutnya, pengungkapan temuan DPT bermasalah yang dilakukan BPN selama ini bukan untuk mendelegitimasi KPU tetapi membantu menciptakan pemilu yang kredibel, bersih, jujur dan adil.
Sebab dari temuan pihaknya terdapat banyak DPT bermasalah dan tidak logis, seperti pemilih memiliki tanggal lahir yang sama.
"Ada satu TPS dua ratus orang, banyak yang tanggal lahirnya sama. Kemudian ada data invalid berkode 01/01 tidak punya NKK alias nomor kartu keluarga," jelas Agus.
Selain itu, di daerah Sukabumi Kampung Gintung terdapat satu desa tanggal lahir, bulan dan tahunnya sama. 01/01/1949. Hal yang sama ditemukan di Tulungagung, di mana ada satu desa DPT penduduknya bertanggal lahir 01/10/1970.
Terhadap temuan ini, KPU percaya dan melakukan pengecekan di sebanyak 2.000 tempat pemungutan suara (TPS).
"KPU akan mengganti karena salah pengetikan dan akhirnya akan dilakukan perbaikan. Akal sehat saya sangat sulit untuk bisa menerima karena salah ketik, apalagi jumlahnya tidak wajar. Kalau kemudian bisa ratusan dan puluhan maka itu tidak wajar," papar Agus.
Anehnya, DPT tersebut tersusun secara rapih, bahkan ada kode seperti 01-07 dan 31-12.
"Jadi apakah itu sebuah kebetulan, salah ketik bisa teratur. Saya tidak bisa menerima, saya menduga ada intruder untuk mengatur data," tegas Agus.
