Berita

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto/RMOL

Politik

JAKI: Panglima TNI, Mohon Klarifikasi Pernyataan Anda

SELASA, 09 APRIL 2019 | 17:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diminta untuk segera mengklarifikasi terkait pernyataan siapa yang mengacaukan Pemilu berhadapan dengan TNI.

"Pak Hadi perlu menjelaskan kategori siapa saja yang dimaksud mengacaukan Pemilu," kata Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti, Selasa (9/4).

Menurutnya, jika yang dimaksud Panglima TNI adalah protes rakyat atau kecurigaan rakyat terhadap KPU, itu bukan mengacaukan Pemilu. Karena Pemilu itu miliknya rakyat dan bukan miliknya Penguasa.


Posisi TNI dalam hal ini harus netral, agar tidak dihukum dunia. Selain itu, justru TNI harus menjaga dan mempertahankan kedaulatan rakyat termasuk hak pilih rakyat, jangan sampai dicurangi. Termasuk oleh Presiden sekalipun.

"Anda tolong pahami yang benar pak Hadi. Kategorikan dan klarifikasi pernyataan anda, supaya jelas. Jangan sampai dunia internasional mencurigai akan ada indikasi atau rencana tindakan agresi dari oknum penguasa. Dan itu berarti melanggar hukum internasional," jelas Yudi Syamhudi Suyuti.

Justru, lanjut dia, Panglima TNI harus bisa memastikan bahwa KPU tidak dimanfaatkan atau diperalat oleh kelompok tertentu, demi merusak kedaulatan rakyat dan negara.

Soal people power, masih kata Yudi Syamhudi Suyuti, itu juga hak rakyat yang sesuai konstitusi, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, jika memang terjadi manipulasi dalam Pemilu.

"Sekali lagi, Pemilu itu pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Bukan Presiden, Panglima TNI atau konglomerat," tutupnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya