Berita

Foto: Humas BNPT

Pertahanan

Prajurit Paskhas Dituntut Bisa Lindungi Diri Dari Bahaya Paham Radikalisme

SELASA, 09 APRIL 2019 | 17:24 WIB | LAPORAN:

Sebagai pasukan tempur dari matra udara, prajurit Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) TNI-AU harus memiliki since of crisis atau kepekaan terhadap sebuah suasana yang sedang dihadapi oleh seseorang maupun kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Terlebih jika itu menyangkut ancaman bahaya penyebaran paham radikalisme dan terorisme.
 
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Suhardi Alius saat memberikan pembekalan kepada prajurit Korpaskhas TNI-AU yang ada di wilayah Jakarta, Bandung dan Bogor di Aula Mako Batalyon Komando 467/Hardha Dedali, Wing I/Harda Marutha Paskhas, komplek Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (8/4).


"Apa yang sudah saya sampaikan tadi hal-hal yang belum dimengerti selama ini tentunya menjadi mengerti.  Seperti bagaimana mengidentifikasi orang yang terpapar dengan radikalisme, bagaimana mengatasinya, lalu apa yang mesti diperbuat, lalu bagaimana pimpinan mengambil keputusan dan sebagainya tentunya  bisa kita jelaskan dengan pencerahan yang saya berikan tadi," paparnya.
 
Untuk itulah mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini merasa perlu memberikan gambaran secara utuh mengenai fonomena perkembangan bahaya penyebaran paham radikalisme terorisme kepada prajurit Korpaskhas.

"Ini agar supaya punya kesamaan visi dan misi dalam rangka menjaga kesatuan negara ini dan juga masalah keluarganya supaya jangan sampai terpapar hal-hal yang sangat tidak baik yang mengancam keutuhan bangsa dan negara,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Dalam pembekalan selama kurang lebih tiga jam tersebut, Suhardi mengingatkan TNI dan Polri sesuai tugas pokok dan fungsinya didesain untuk bela negara. Namun tidak menutup kemungkinan bibit-bibit radikalisme negatif bisa saja sewaktu-waktu tumbuh di instansi tersebut.

"Kita harapkan dengan pemahaman yang utuh tadi mereka bisa menjaga bukan hanya terhadap kesatuannya tapi juga keluarganya. Dan yang lebih besar lagi yakni menjaga negeri ini," ucap mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Menurut Suhardi, dengan pesatnya kemajuan informasi dan teknologi yang sedang terjadi saat ini, membuat cara mendapatkan informasi tidak terbendung. Apalagi informasi dari dunia maya itu dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

"Jika TNI/Polri tercemar, tidak ada lagi yang dapat diharapkan untuk menjaga kedaulatan negara,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini mengingatkan.

Dalam kesempatan tersebut perwira tinggi Polri berpangkat Bintang Tiga kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962  ini juga mengapresiasi kinerja para personil Paskhas yang selama ini telah membantu BNPT. Apalagi saat ini menurutnya, BNPT juga bertumpu kepada Paskhas.

"Kita lihat teman-teman Paskhas yang sekarang ada di BNPT sudah berperan sangat luar biasa. Bahkan usur pimpinna Pusat Media Damai (PMD) BNPT (Kolonel Pas. Sujadmiko) diawaki dari Paskhas,” ucapnya.

Ke depannya, ia berharap sinergi antara BNPT dengan Paskhas bisa terjalin lebih baik lagi.

"Jadi ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, lepolisian dan seluruh  instansi yang ada di BNPT kurang lebih ada 17 institusi bergabung dan berintegrasi dalam rangka menjaga republik ini dengan baik,” ujarnya mengakhiri.

Sementara itu  Komandan Korpaskhas TNI-AU, Marsda TNI Eris Widodo Yuliastono menekankan, para prajurit Korpaskhas untuk selalu mengikuti dinamika perkembangan situasi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi agar mampu melaksanakan dan bertugas secara professional.

Dengan adanya pembekalan dari kepala BNPT secara gamblang dan menyeluruh tersebut, perwira tinggi berpangkat Bintang Dua kelahiran Jakarta, ia berharap kepada seluruh prajuritnya dan seluruh keluarga besar Paskhas bisa melindungi diri dari bahaya penyebaran paham radikalisme.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya