Tempat ibadah, khususnya masjid sebaiknya tidak dijadikan sebagai ajang kampanye atau memihak suatu golongan politik.
Sebab berbagai pemahaman ajaran Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadyah, Sarekat Islam, dan Persaudaraan Muslimin Indonesia bisa berada di dalam masjid.
Demikian pandangan pimpinan Pondok Pesantren As Sa'ada, Mohammad Abdul Mujib dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/4).
"Biarkan masjid digunakan untuk mewadahi seluruh aliran keagamaan tersebut. Jika masjid sebagai sarana ibadah lantas dibawa ke politik praktis juga akan berimbas kepada kelompok-kelompok aliran tersebut," pinta Abdul Mujib yang juga wakil rois Suriah pengurus cabang Nahdatul Ulama (NU) Depok ini.
"Namun untuk nilai-nilai kejujuran dan kebangsaan, politik praktis sebaiknya jangan dibawa ke dalam masjid," imbuhnya.
Apalagi sekarang ini, lanjut dia, dengan maraknya ujaran kebencian yang masuk ke dalam masjid, orang yang semula datang untuk mencari ketenangan justru nenjadi gelisah dan marah karena provokasi.
Mewakili kalangan ulama, ia berharap semua pemuka agama untuk bersama-sama mengembalikan fungsi masjid sesuai dengan peruntukkannya. Yakni, fungsi yang asli yang tidak membawa politik praktis.
"Jika ada yang menginginkan masjid dijadikan sebagai ajang politik praktis, lebih baik dilaksanakan di luar masjid saja," tegasnya.
Menurut dia, tugas bersama para tokoh masyarakat atau pemuka agama untuk memberikan pencerahan (pemahaman) kepada masyarakat karena hanya butuh waktu sebentar.
"
InsyaAllah ke depan, ketika masyarakat makin terdidik dan terpelajar akan makin terpahami fungsi agama dan kedudukannya dalam berpolitik," harap Mujid.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat luas harus segera diberi pencerahan dan pemahaman.
Meski muncul kekhawatiran akan adanya gesekan kecil di tengah masyarakat karena penyalahgunaan fungsi tempat ibadah, namun secara umum Mujid optimistis Pemilu kali ini akan berjalan aman dan damai.
