Berita

Foto/Net

Nusantara

BKP Bandar Lampung Gagalkan Penyelundupan 1.625 Burung

SABTU, 06 APRIL 2019 | 16:58 WIB | LAPORAN:

Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung menggagalkan penyelundupan sebanyak 1.625 ekor burung tanpa dokumen pada Kamis malam lalu (4/4).

Bersama BKSDA Lampung dan FLIGHT: Protecting Indonesia's Birds, ribuan burung yang berhasil disita kemudian dilepasliarkan di Taman Hutan Rakyat Wan Abdurrahman, Lampung, Sabtu (5/4).

Penyidik PPNS BKP Kelas I Bandar Lampung Heri Widodo mengatakan, aksi penggagalan bermula dari kegiatan rutin patroli di Pelabuhan Bakauheni. Ribuan burung tersebut akan diangkut menggunakan bus menuju Jakarta.


"Saat kami geledah ada 53 keranjang burung. Dan setelah kami periksa ternyata ada 1.625 ekor dari lima jenis burung. Lima jenis ini meliputi burung jalak kebo, prenjak, ciblek, manyar, dan trucuk," jelasnya.

Heri mengatakan, burung-burung tersebut disita lantaran tanpa dilengkapi dokumen persyaratan dan tidak dilaporkan ke petugas karantina.

Sesuai pasal 31 UU 62/1992, pelaku bisa diancam tiga tahun penjara dengan denda Rp 150 juta.

Heri mengaku masih menelusuri pemilik ribuan burung tanpa dokumen tersebut.

Petugas BKSDA Lampung Mukhlas mengakui bahwa burung yang disita bukan termasuk satwa dilindungi.

"Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa burung ini dari kawasan konservasi. Jadi walaupun bukan termasuk jenis dilindungi, kalau dari kawasan konservasi termasuk dilindungi," ujarnya.

Mukhlas menambahkan, masyarakat yang akan melakukan pengangkutan atau pengiriman satwa liar dari satu daerah ke daerah lain harus melengkapi dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari BKSDA.

"Sebelum keluarnya izin SATS-DN harus melampirkan asal usul satwa. Harus ada izin tangkap. Nah, burung-burung yang diamankan ini mereka tidak memiliki izin SATS-DN," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya