Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Kader Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso dengan barang bukti 400.000 amplop dan uang senilai Rp87 miliar bakal "serangan fajar" semakin memperkuat preseden buruk bagi pelaksanaan pemilihan.
Politik uang di injury time masa kampanye menjadi hantu demokrasi yang paling menakutkan selain kecurangan-kecurangan pemilu yang sudah ditemukan bahkan sebelum pencoblosan.
Bagi yang memiliki pundi-pundi logistik, politik uang bukan masalah. Namun sebaliknya, senjata adiguna yang menggiurkan itu sangat mustahil dimiliki peserta kompetisi berkantong pas-pasan.
"Apalagi bagi petahana atau yang sudah sempat menimbun logistik di periode sebelumnya. Namun
money politic sangat berat dan menjadi momok bagi caleg-caleg muda yang ukuran usia masih belum mampu menimbun harta," kata Ketua Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat Muhri Fauzi Hafiz kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/4).
Senjata efektif bernama politik uang itu menjadi pamungkas, lanjut Muhri, karena si pemilik uang tak perlu rumit dan pusing memikirkan sosialisasi program.
"Serangan fajar atau sejenisnya hal yang biasa. Sebab, dia punya uang banyak dan tak perlu rumit juga pusing-pusing melakukan sosialisasi," kata Muhri yang pada 2019 ini kembali maju dalam pemilihan legislatif Sumatera Utara daerah pemilihan Binjai-Langkat.
Bagi yang tak punya harta, lanjut Muhri, akhirnya memilih jalan utang atau membangun komitmen dengan mafia hitam, pemborong atau kontraktor yang nanti akan mempengaruhi kerja seorang anggota DPRD yang terpilih.
"Akibatnya, gaji dan tunjangan yang didapat nanti tak mencukupi buat bayar utang. Tentu korupsi dan kolusi menjadi salah satu jalan yang mungkin sekali akan dipilih," lanjut kata anggota legislatif yang paling kencang menyuarakan anti politik uang.
Ongkos demokrasi yang mahal ini, akhirnya melahirkan koruptor yang secara tak langsung diproduksi oleh sistem yang bernama pemilu.
"Politik uang ini akan jadi preseden buruk bagi setiap penyelenggaraan pemilu. Karena sepanjang pemilihan digelar akan selalu lahir kader baru koruptor yang dikader secara tak langsung oleh pemilu," demikian Muhri.
