Berita

People Power versus State in Emergency/RMOL

Politik

Ramai People Power, Pigai Ingatkan Jokowi Bisa Berlakukan State In Emergency

SABTU, 06 APRIL 2019 | 00:40 WIB | LAPORAN:

. Kubu 02 diingatkan untuk tidak hanya larut dalam isu "people power" jika mereka dicurangi dalam Pemilu.

Pasalnya bukan tidak mungkin Joko Widodo selaku presiden akan mengeluarkan maklumat negara dalam keadaan darurat atau state in emergency bila melihat gelagat kalah di Pilpres dan menunjuk seseorang menjadi pemimpin tertinggi di negara ini, atau penggantinya tanpa melalui proses Pemilu.

"State in emergency itu merupakan kewenangan presiden. Kalau dia merasa kalah (di Pilpres), bisa dia lakukan. Jadi people power biasanya dimiliki oleh oposisi, tapi state in emergency oleh orang yang berkuasa," kata mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai dalam diskusi bertajuk "Jaga Netralitas: Tentara dan Polisi Jangan Ikut Kompetisi" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (5/4).


Ditekankannya, dari perspektif hukum dunia, people power memang dibolehkan. Asalkan dilakukan dengan baik dengan tanpa ada tumpah darah sedikit pun, people power yang benar juga kata dia harus memberi waktu untuk masa peralihan pemerintahan.

Begitu juga, lanjut Pigai, dengan skenario state in emergency yang mungkin saja akan ditempuh oleh Jokowi. Sebab, saat ini saja, para pentolan di kubu 01 begitu bersemangat mengeluarkan komentar miring demi memojokkan people power yang mulanya dipopulerkan oleh Amien Rais itu.

"Ini belum ada apa-apa semua orang bicara tentang people power semua mengomentari, Moeldoko, Wiranto, termasuk Jokowi sendiri (seolah-olah people power merupakan hal yang buruk)," imbuhnya.

Untuk itulah, duganya, pihak 01 tengah membangun skenario besar demi meredam people power. Skenario itu adalah state in emergency. Yang mana dengan itu, Jokowi bisa menunjuk salah seorang untuk menggantikan dia selaku presiden saat negara tengah dalam keadaan genting.

"Apalagi isu khilafah kan naik kan. Ketika opini khilafah naik terus. Ini pesan ke Amerika. Eropa bahwa saya akan keluarkan state in emergency, tolong dukung saya. Akan terjadi peralihan kepada seseorang," pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya