Berita

Adnan Anwar/Humas BNPT

Pertahanan

WNI Di Suriah Ingin Pulang, Harus Dipilah Korban Propaganda Dengan Kombatan

JUMAT, 05 APRIL 2019 | 07:43 WIB | LAPORAN:

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) telah mengumumkan kehancuran total jaringan kelompok teroris, Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS).

Pengumuman ini seakan menjadi akhir dari perjuangan dan pertempuran lama terhadap para militant ISIS. Namun demikian, pasca runtuhnya ISIS tersebut, tantangan terbesar adalah mencegah tersebarnya ideologi ISIS agar tidak mempengaruhi masyarakat dan mendorong lahirnya kekerasan baru di Tanah Air.

Karena unsur-unsur ideologi yang melekat pada kombatan ISIS yang ada di Tanah Air tidak mudah luntur.


Untuk itu ormas-ormas (organisasi massa) Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas lainnya yang ada di Tanah Air memiliki peran yang cukup strategis untuk ikut serta mewaspadai, membendung dan menangkal berkembangnya ideologi-ideologi radikal dari kelompok ISIS.

"Karena salah satu kelebihan ormas ini adalah punya basis konstituen yang nyata dan jelas. Ormas-ormas ini harus terlibat secara aktif,  baik di level hulu dalam artian ikut terlibat dalam merumuskan kebijakan termasuk untuk membendung di level apakah itu di undang-undang maupun peraturan," ujar peneliti di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Associate, Adnan Anwar di Jakarta, Jumat (5/4).

Adnan menambahkan, ormas juga harus terlibat secara aktif memasukkan prioritas bahwa pencegahan untuk melarang organisasi radikal seperti ISIS menjadi semacam platform atau program yang secara intensif mereka.

"Peran ormas ini tidak dimiliki negara lain. Karena di negara lain peran ormas sangat kurang terlihat. Sementara di Indonesia, ormas itu sangat strategis karena lahir bersama masyarakat. Apalagi ormas punya jangkauan untuk mencegah dan menghadang berbagai macam pembesaran paham ideologi seperti itu, karena mereka memiliki basis massa yang jelas dan terukur jumlahnya," kata tokoh muda NU ini.

Tak hanya ormas, Adnan juga melihat bahwa tokoh agama atau mubaliq yang memiliki wawasan islam moderat juga punya peran pentimg dalam membendung idologi kekerasan tersebut di masyarakat. Karena tokoh agama atau mubaliq-mubaliq ini juga sering terjun ke masyarakat.

"Jadi kekuatan arusnya dari atas maupun bawah itu bersama-sama untuk menjadikan bahwa ISIS ini sebagai ideologi yang sangat membahayakan," ujar alumni Universitas Airlangga Surabaya ini.

Jika peran ormas dan para tokoh agama ini bisa saling disinergikan tentunya menjadi kekuatan berlapis dan akan sulit untuk ditembus.

"Modelnya seperti pendidikan keluarga seperti zaman dulu seperti P4, bentuknya seperti itu, konvensional diintervensi melalui pertemuan warga, RT/RW, pertemuan kerukunan dan sebagainya tetapi materinya tentang bahayanya ISIS. Dan itu cukup efektif dan berhasil memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk waspada," kata instruktur Pendidikan Kader Penggerak NU ini.
 
Tak hanya itu, menurutnya lembaga pendidikan juga harus membentengi para pelajarnya agar siswanya tidak mudah termakan bujuk rayu propaganda ISIS.  Karena biasanya jika terkait materi dan konten ini anak-anak sekolah atau pelajar ini sangat bergantung dengan gurunya.

"Jadi perlu ada semacam pembinaan dan pemantauan guru-guru yang sering dilakukan oleh instansi terkait seperti Kemendiknas atau Kementerian Agama untuk selalu melakukan sosialisasi bahaya penyebaran bahaya radikalisme ISIS ini di kalangan guru," ujar Adnan.

Terkait dengan kemungkinan adanya warga Indonesia yang sudah terlanjur berhijrah ke Suriah lalu mereka ingin kembali ke Tanah Air, Adnan mengatakan perlu instrumen deradikalisasi dari pemerintah. Selain itu juga harus dilakukan pemilahan mana warga yang berangkat karena awam akibat korban propaganda dengan kombatan.

"Kalau yang berangkat karena terpengaruh propaganda mungkin bisa dilakukan upaya pendekatan deradikalisasi dan harus berkesinambungan," jelasnya.

Namun menurutnya, perlakuan berbeda harus ditujukan kepada kombatan, karena tidak bisa diperlakukan secara pendekatan yang sifatnya soft approach.

Kombatan yang kembali ke Tanah Air harus dilakukan proses hukum dan diperlakukan seperti teroris-teroris lainnya yang menjalani hukuman di Lapas-lapas lalu masuk ke dalam program deradikalisasi yang  lebih sistematis.

"Karena jika satu orang yang pulang lalu dibiarkan saja ini bisa mempengaruhi banyak orang. Jadi ini harus dipilah-pilah dulu mana yang berangkat sebagai kombatan atau yang berangkat karena awam akibat propaganda," ujarnya mengakhiri.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya