Video diskusi sekelompok orang yang menyebut server Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah di-setting untuk memenangkan pasangan calon tertentu di pilpres sangat mengganggu.
Atas alasan itu, Ketua KPU Arief Budiman melapor ke Bareskrim Polri. Menurutnya, peredaran video tersebut telah mengganggu kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.
"Malam ini, KPU merasa ada sesuatu yang penting dan perlu disampaikan kepada Bareskrim. Karena kami merasa bahwa itu mengganggu kepercayaan publik terhadap KPU, yang KPU disebut telah punya server dan menyetting servernya itu untuk memenangkan salah satu paslon," ujar Arief di Bareskrim, Gedung Awaloedin Djamin, Trunojoyo, Jakarta, Kamis (4/4).
Dalam kesempatan itu, Arief membantah bahwa pihaknya melakukan pengaturan seperti yang didiskusikan dalam video tersebut. Arief pun memberi tiga pernyataan mewakili KPU terkait hoaks tersebut. Pertama, ia menegaskan tidak benar bahwa server KPU ada di luar negeri.
"Semua server KPU ada di dalam negeri dan dikerjakan oleh anak-anak bangsa," kata dia.
Pernyataan kedua, terkait dengan hasil pemilu, Arief menjelaskan jika hal tersebut diawali dengan proses penghitungan suara dan rekapitulasi dilakukan secara manual dan berjenjang.
Antara lain dimulai dari TPS, rapat pleno terbuka di BPK, KPU kabupaten/kota, rapat pleno di KPU Provinsi, dan rapat terbuka di KPU RI secara nasional.
"Kemudian yang ketiga, hasil scan form C1 yang selanjutnya diunggah di website KPU dilakukan setelah penghitungan suara di TPS," tuturnya.
Jadi pada dasarnya, kata dia, hasil suara di TPS sudah diketahui dulu oleh publik. Karena pada saat proses di TPS tersebut ada saksi, panwas, pemantau, media massa, masyarakat pemilih, dan aparat keamanan.
"Dan semua pihak diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam form C1 Plano. Dengan demikian tidak benar tuduhan bahwa KPU sudah mensetting perolehan suara capres cawapres tertentu melalui sistem IT pada pemilu 2019," pungkas Arief.
