APBN Bocor, Demokrat Pertanyakan Komitmen Pemerintah

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan adanya kebocoran APBN.

Berdasarkan hasil litbang KPK, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut, jika tidak bocor, APBN Indonesia mestinya mencapai Rp 4.000 triliun. Sementara saat ini total APBN berkisar Rp 2.439 triliun.

Menyikapi hal tersebut, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dengan uang rakyat. Terlebih, peringatan terkait kebocoran anggaran bukan hal baru dan pernah disampaikan kepada dewan pertimbangan presiden pada 2017 lalu.

"Apa yang disampaikan KPK terkait kebocoran anggaran ini kan bukan hal baru, sudah disampaikan. Tetapi Jokowi kan merasa kabinetnya kabinet bersih," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/4).

Untuk itu, Ferdinand meminta adanya upaya penyelamatan uang negara tersebut. Tujuannya agar bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dia pun mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memcegah kebocoran anggaran. Terlebih, berdasarkan temuan KPK, angka kebocoran sangat tinggi dan hampir 50 persen dari total APBN.

"Nah sekarang kita pertanyakan Jokowi bersihnya di mana. Kalau Jokowi bersih, tidak mungkin terjadi kebocoran anggaran sampai 40 persen," ujar Ferdinand.