Sulit Beradaptasi Dengan Teknologi Jadi Hambatan Pengembangan SDM

Generasi tua yang masih sulit menyesuaikan perubahan pengetahuan dan teknologi menjadi hambatan terbesar dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin dalam Pertemuan Lintas Pemangku Kepentingan Bidang Manajemen SDM yang digelar oleh Proyek Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (Sustain) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (4/4).

"Tantangan terbesar pembangunan SDM adalah menginduksi generasi tua agar mampu bergerak cepat mengadopsi perubahan pengetahuan dan teknologi," jelasnya.

Menurut Syafrudin, jika generasi tua memahami pengetahuan dan teknologi tersebut maka dapat mengajarkan kepada generasi penerusnya.

"Sehingga mereka dapat mengajarkan generasi Y, Z dan milenial di masa depan untuk bergerak lebih cepat dari kecepatan warisan gen milenial yang dimilikinya. Negara ataupun pemerintah tidak bisa berjuang sendiri, tidak bisa berdiri absolut," tuturnya.

Syafrudin bercermin pada ilmuwan politik Yoshihiro Francis Fukuyama yang pada 2017 telah memprediksi munculnya pemerintahan global dengan ditandai hadirnya organisasi non pemerintah yang spesialis di bidangnya, fleksibel, adaptif dan lebih cepat bergerak dari organisasi besar bahkan dari suatu negara itu sendiri. Dengan hal itu salah satu solusinya adalah pemerintahan yang terbuka.

"Karena itu, skema open government penting dibangun sebagai landasan fundamental untuk upaya membangun kebijakan publlik," jelasnya.

"Untuk semakin menguatkan kerangka government terbuka menyerap setiap ide, masukan dan formulasi yang baik dari para peserta konsorsium guna mengembangkan kapasitas SDM khususnya pembangunan smart aparatur sipil negara yang berdaya saing global di masa depan," tambah Syafrudin.

Uni Eropa-UNDP Sustain sendiri merupakan proyek lima tahun yang didanai Uni Eropa untuk memberikan dukungan teknis bagi Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam melaksanakan pembaruan peradilan. Demi meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan peraduan bagi masyarakat.