Pemerintah diminta menjelaskan dampak ideologis, pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri dari keterlibatan Indonesia dalam proyek Jalur Sutra Abad 21.
Sebab proyek itu berdampak pada pemerintahan yang baru hasil Pilpres 2019.
Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan menyatakan bahwa Indonesia akan menawarkan 28 proyek di Konferensi Tingkat Tinggi II Belt and Road Initiave di Beijing pada April ini. Total nilai proyek yang ditawarkan sebesar USD 91,1 miliar, kurang lebih setara dengan Rp 1.296 triliun.
Menurut pakar kebijakan publik M. Rahmat Yananda, penawaran tersebut bernilai fantastis dan jauh melampaui nilai uang yang masuk ke kas negara melalui tax amnesty. Sekalipun skema proyek tersebut bersifat business to business, publik perlu mendapatkan informasi yang transparan terkait dampaknya kepada hubungan internasional, pertahanan keamanan, dan ideologi.
"Rencana Jalur Sutra Abad 21 dipromosikan Presiden Xi Jinping ketika berkunjung ke Kazakhstan dan Indonesia tahun 2013. Banyak pihak menyatakan bahwa Jalur Sutra Abad 21 adalah visi Xi Jinping yang membedakannya dengan pemimpin Cina sebelumnya. Jalur Sutra Abad 21 di darat dan laut menelan biaya yang sangat besar," jelasnya kepada wartawan, Rabu (3/4).
Rahmat melihat bahwa Menko Luhut tampak bersemangat untuk mendapatkan proyek tersebut. Sementara proyek berdampak pada pemerintahan hasil Pilpres 2019.
Dia menambahkan, total ada 66 negara yang dilewati Jalur Sutra Abad 21. Angka itu merupakan perkiraan dari wilayah yang menyambungkan jalur Maritime Silk Road (MSR) dan Silk Road Economic Belt (SREB).
"Cina juga sudah menyiapkan lembaga-lembaga yang membiayai pembangunan beragam infrastruktur seperti pipa saluran minyak dan gas, jalur kereta api, koridor ekonomi, pelabuhan dan lain-lain," imbuh Rahmat yang juga CEO Makna Informasi.
