Berita

Hanif Dhakiri dampingi Wapres Jusuf Kalla/Net

Menteri Hanif: Ekosistem Ketenagakerjaan Perlu Direformasi

RABU, 03 APRIL 2019 | 10:25 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan salah satu problem utama dalam dunia ketenagakerjaan yakni ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid. Karena itu diperlukan transformasi reformasi ketenagakerjaan di masa depan dari sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid itu menjadi ekosistem yang fleksibel.
"Ekosistem fleksibel sangat diperlukan karena dunia industri sudah semakin fleksibel," kata Hanif dalam acara dialog interaktif Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo ke-29 bertema 'Meningkatkan Daya Saing melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional' di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/4).

Rakerkornas Apindo ke -29 (1-3 April 2019) yang dibuka oleh Wapres RI HM Jusuf Kalla dihadiri Kepala Staf Ahli Wapres Sofyan Wanandi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Ketum Apindo Hariyadi B Sukamdani dan Ketua Apindo Kepulauan Riau, Cahya.

Hanif meminta Apindo untuk memberikan berbagai masukan untuk memastikan agar ekosistem ketenagakerjaan lebih fleksibel.

Hanif meminta Apindo untuk memberikan berbagai masukan untuk memastikan agar ekosistem ketenagakerjaan lebih fleksibel.

"Detil-detilnya kita perlu masukan dari Apindo dan kalangan serikat pekerja untuk memastikan agar ekosistemnya bisa menjadi lebih fleksibel," katanya.

Didampingi Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono, Hanif menjelaskan kakunya ekosistem ketenagakerjaan akhirnya membuat pertumbuhan investasi tidak sesuai harapan.

"Investasi selama ini cenderung padat modal. Padahal kita butuh investasi padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja dan pengangguran " ujarnya.

Karenanya, Hanif meyakini ekosistem ketenagakerjaan diperbaiki dan direformasi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sekarang yakni 5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3 persen. Bahkan ada yang minus.

"Empat dari 10 hambatan investasi di Indonesia bidang ketenagakerjaan, semuanya masuk dalam ranah ekosistem ketenagakerjaan. Jadi kalau reformasi ketenagakerjaan kita lakukan, pertumbuhan ekonominya akan lebih besar lagi, " ujarnya.

Sementara itu, Wapres RI Jusuf Kalla meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hal itu diperlukan mengingat keseimbangan hubungan tersebut merupakan kunci untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

"Apindo harus menjaga keseimbangan itu - antara pekerja, pengusaha dan pemerintah - karena pemerintah berkepentingan dalam urusan pajak,” kata Wapres JK dalam sambutan pembukaan.

JK menambahkan hubungan antara pekerja dan pengusaha merupakan simbiosis mutualisme sehingga kedua belah pihak harus dapat saling memajukan satu sama lain.

"Kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja itu sama, ialah memajukan usaha, memajukan ekonomi, sehingga pengusaha dan juga pekerja dapat maju bersama," kata JK.

Ketum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan Rakornas Apindo merupakan pertemuan tahunan Apindo untuk mencermati dan menyikapi perkembangan dunia usaha, khususnya masalah ketenagakerjaan serta hubungan industrial dan perkembangan investasi.

"Adanya Rakerkonas tersebut, diharapkan para pelaku usaha mampu bersinergi dengan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian di masing-masing daerahnya yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional," jelasnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya